Kodam XII/ Tpr dan Polda Kalbar Siaga Antisipasi Aksi Anarkis

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 880

Kodam XII/ Tpr dan Polda Kalbar Siaga Antisipasi Aksi Anarkis
Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dan Pangdam XII/ Tpr Mayjen TNI Andika Perkasa. (Dok.SP)
PONTIANAK, SP – Polri dan TNI dinyatakan dalam kesiagaan penuh guna mengantisipasi aksi anarkis kelompok. Kesiagaan ini ditandai dengan gelar pasukan 1.696 personil gabungan di Makodam XII/Tanjungpura, Sabtu (26/11) mendatang.  

"Polri dan TNI segera dalam kondisi siaga penuh. Terutama menghadapi isu demonstrasi lanjutan yang direncanakan Jumat, 25 November 2016 atau Jumat, 2 Desember 2016 mendatang," kata Kombes Suhadi, Kabid Humas Polda Kalbar,   Kamis (24/11).


Menurut Suhadi, apel pengerahan kekuatan merespons maklumat Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Andika Perkasa, dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Rabu (23/11) lalu.

Sementara, Kapendam XII/Tanjungpura Kol (Inf) Tri Rana Subekti, mengatakan, setiap warga negara punya hak untuk mengemukakan pendapat di depan umum, tapi mesti tertib, sesuai koridor dan tidak menebar sikap kebencian terhadap kelompok lain.

Rana mengungkapkan aspek lain yang paling penting adalah aksi demonstrasi, tidak boleh disertai aksi pengrusakan berbagai fasilitas umum, karena dibangun dengan menggunakan uang rakyat. Dalam maklumat tersebut  berisi demi memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, mencegah timbulnya keresahan masyarakat di wilayah provinsi Kalbar, terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam suasana yang tertib, aman dan damai dalam kerangka Kebhinneka Tunggal Ikaan serta mencegah timbulnya konflik horizontal.  

Maka Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura mengeluarkan maklumat bersama yang di tanda tangani dan stempel berisikan di antaranya sebagai berikut, bahwa ketentuan hukum menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang di Jamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang implementasinya telah diatur dalam UU RI No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga tentang tata cara penyampaian pendapat umum baik yang dilakukan secara unjuk rasa, demonstrasi, rapat umum yang di wajibkan untuk memberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 3 X 24 Jam.

Tak hanya itu dalam maklumat bersama itu juga tertera kalau penyampaian pendapat di muka umum,  dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU RI No 9 tahun 1998.
Dan juga bahwa para peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarangan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana seperti membawa dan menguasai senjata api, bahan peledak, senjata tajam dan senjata pemukul yang akan dijerat dengan UU Darurat RI No 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati.

Selain itu, saat penyampaian pendapat di muka umum peserta juga di larang melakukan Makar (aanslag) untuk mengguling pemerintahan yang sah,? menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan penduduk negara indonesia, menyiarkan yang berisikan pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan, menghasut dengan lisan dan tulisan. (aju)