Langganan SP 2

DPRD Kalbar Tanggapi Rencana Pencabutan Subsidi Listrik

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 462

DPRD Kalbar Tanggapi Rencana Pencabutan Subsidi Listrik
Ilustrasi. (Dok.SP)
PONTIANAK, SP – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Tanto Yakobus, mengingatkan praktik liberalisasi kelistrikan Nasional yang semua diserahkan kepada mekanisme pasar, bisa menimbulkan keresahan masyarakat.

"Ini kebijakan liberalisasi dengan menjual daya listrik sesuai mekanisme pasar," kata Tanto, Senin (5/12), menanggapi rencana Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mencabut subsidi listrik 18,8 juta pelanggan 900 Volt Ampere (VA) pada Januari 2017. 

Tanto Yakobus mengingatkan Kemen ESDM untuk memperhitungkan ranah psikologis masyarakat di dalam mencabut subsidi listrik berkekuatan 900 VA. Pasalnya, di tengah situasi perekonomian global belum stabil, Kementerian ESDM, mesti berpikir arif dan bijaksana di dalam melakukan langkah yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Tanto Yakobus menuturkan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, mencari timing yang tepat. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang sangat matang, melalui metode dan mekanisme yang mudah dipahami masyarakat luas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman yakin kebijakan ini mampu menghemat pengeluaran anggaran negara. 

“Dari hasil kebijakan itu, kami hitung hampir lebih dari Rp 20 triliun yang bisa kita hemat di 2017,” katanya saat diskusi 'Energi Kita' di Jakarta, Minggu (4/12) lalu.
 
Jarman menuturkan pencabutan subsidi listrik dilakukan,  lantaran 18,8 juta pelanggan 900 VA tergolong rumah tangga mampu. Data itu berdasarkan kajian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Jarman mengatakan pencabutan subsidi listrik 18,8 juta pelanggan tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap mulai Januari 2017. Dana penghematan yang mencapai Rp20 triliun, akan mengalokasikannya untuk pembangunan infastruktur kelistrikan di desa-desa yang belum teraliri listrik. (aju/bbs)