KAHMI Bedah Peluang Cagub Kalbar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 465

KAHMI Bedah Peluang Cagub Kalbar
FOTO BERSAMA - Ketua KAHMI Kalbar, Muhammad Yusuf bersama jajaran pengurus foto bersama redaksi Suara Pemred, Senin (26/12). (SP/ M Eliazer)
PONTIANAK, SP -  Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalbar menggelar acara Kalbar Local Leaders Dialogue dengan mengusung tema ‘Menelisik Sosok, Menggagas Ide; Menuju Era Baru Pemimpin Kalbar 2018,’ pada 29 Desember 2016 di Grand Mahkota Hotel, Pontianak. 

Sekitar sebelas calon gubernur direncanakan hadir mengisi acara seminar ini.

Ketua KAHMI Kalbar, Muhammad Yusuf mengatakan, acara ini bertujuan peran serta menghidupkan iklim demokrasi di Kalbar menjelang pelaksanaan pilkada  2018. 

Yusuf membeberkan, acara tersebut nantinya akan dikemas dengan metode tanya-jawab. Selain itu, panitia juga mengundang beberapa kandidat, yang dinilai memiliki potensi dan telah menjadi perbincangan masyarakat dalam bursa pencalonan Gubernur Kalbar dan Wali Kota Pontianak mendatang.

"Mulai dari Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Kartius, Anggota DPR RI, Syarif Abdullah, dan Bupati Sanggau, Paolus Hadi, menurut informasi bersedia menghadiri dialog ini," kata Yusuf di Kantor Suara Pemred.

Panitia acara, Budi Rahman menambahkan, selain nama para kandidat calon gubernur  disebutkan, ada dua nama besar rencananya akan menjadi keynote speaker dalam acara tersebut, yakni tokoh Kalbar dan juga Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta dan mantan Ketua Mahkamah Agung, Mahfud MD.


Budi menyebutkan,  Pilkada nanti merupakan institusi demokrasi lokal yang penting, karena dengan kepala daerah yang memimpin dalam mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung.

"Kepala daerah terpilih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam pembangunan di daerah termasuk di dalamnya penguatan demokrasi lokal," kata Budi.

Satu di antaranya penyediaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan, perbaikan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata penerimaan yang baik dan lain sebagainya. (jee/loh)