BAP Kasus Korupsi Rektor IAIN, Kompol Andi Yul: Masih Panjang

Ponticity

Editor Soetana hasby Dibaca : 915

BAP Kasus Korupsi Rektor IAIN, Kompol Andi Yul: Masih Panjang
DIPERIKSA- Rektor IAIN Pontianak, Hamka Siregar bergegas masuk ke mobil usai menjalani pemeriksaan di Polresta Pontianak, Rabu (9/11). (SP/Umar Faruq)
PONTIANAK, SP – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pontianak Kompol Andi Yul mengungkapkan, Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) Hamka Siregar, Rektor  IAIN, dalam kasus dugaan korupsi mebeler (meubelair) Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa)  belum rampung.

Semula, penyidik Polresta Pontianak melimpahkan BAP ke Kejari Pontianak, namun dikembalikan Kejaksaan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Dikatakan Andi Yul, kelengkapan BAP Hamka Siregar kini masih dilakukan.  

"Belum, masing panjang (kelengkapan berkas)," kata Andi tanpa merinci kelengkapan yang diminta Kejaksaan, Selasa (3/1).

BERITA TERKAIT:
Usai Diperiksa Polisi, Rektor IAIN Pontianak Enggan Komentar


Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pontianak  Yanuar Reza membenarkan BAP tersangka Hamka Siregar dikembali kepada penyidik.

"Berkasnya (Hamka) sudah dikembalikan lagi. Masih dilengkapi penyidik,” jelas Yanuar Reza.

Selain Hamka, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebeler Rusunawa IAIN, ditetapkan empat tersangka lain. Mereka, Hamdani dan Ricad selaku penyedia barang (kontraktor), Fahrizandi selaku ketua panitia pelaksana proyek, dan Dulhadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berbeda dengan Hamka, ke empat tersangka  sejak 15 Desember 2016, telah menjalani persidangan.

"Sidangnya beda-beda. Yang empat orang lainnya sudah sidang,” tegas Yanuar Reza.

Hamka sejak Oktober 2016 telah ditetapkan sebagai tersangka, dan BAP dilimpahkan kepada Kejari Pontianak.

Proyek pengadaan mebeler Rusunawa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, kini berganti nama Institut Agama Islam Negeri Pontianak itu dikerjakan oleh CV. DA  dengan nilai Rp 2 miliar, berasal dari anggaran APBN di tahun 2012.

Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (BPKP) Kalimantan Barat,  kerugian negara dalam proyek itu Rp 552 Juta.

Dalam penyelidikan terungkap, barang-barang mebeler yang dibeli tidak sesuai dengan klausul kontrak yang ditetapkan.  Misalnya, di dalam klausul kontrak dicantumkan merek Trimax, namun yang didatangkan bermerek lain dengan harga yang lebih murah. (ang)

Baca Juga:
Warga Desa Amboyo Inti Digegerkan Penemuan Sosok Mayat Perempuan 
Pemkab Berencana Bangun Kembali Jembatan Sungai Kupah
Vincensius: Cetak Sawah di Landak Akan Terus Dikembangkan