Aktivis Anti Korupsi: Tersangka Korupsi Mesti Ditahan

Ponticity

Editor Soetana hasby Dibaca : 758

Aktivis Anti Korupsi: Tersangka Korupsi Mesti Ditahan
DPO KORUPSI - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono, pada Mei 2016, memperlihatkan foto 15 Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus korupsi dan satu kasus tindak pidana umum terkait kasus kehutanan di kantor Kejati Kalbar. (SP/Dok)
PONTIANAK, SP – Aktivis anti korupsi di Kalimantan Barat mendesak aparat hukum, Kejaksaan bertindak tegas dalam penanganan kasus korupsi. Di antaranya, tindakan penahanan tersangka dan terdakwa korupsi.

Hal ini disampaikan Koordinator Nusantara Corruption Watch (NCW) Investigator Kalbar, Ibrahim MYH, menyoroti kasus korupsi dana Bansos APBD Kalbar periode 2006-2008 dengan terdakwa Zulfadli.

Kasus yang menyeret Zulfadli, anggota DPR RI, kini memasuki masa persidangan. Meski berstatus terdakwa, Zulfadli tidak ditahan.

BERITA TERKAIT:
Sidang Zulfadhli di PN Pontianak Minim Sorotan Media 

“Ada apa dengan aparat penegak hukum kita ini. Ini kasus korupsi besar, puluhan miliar. Harusnya ditahan seperti tersangka korupsi lainnya, supaya penanganan kasusnya fokus," kata Ibrahim, Selasa (10/1).

Menurut dia, penahanan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi, merupakan tindak pidana berat, diberlakukan seperti kasus korupsi lainnya.

"Agar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, bahwa wakil rakyat harus lebih malu bila berurusan dengan kasus korupsi," imbuh Ibrahim.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono berdalih tidak dilakukannya penahanan kepada Zulfadli karena kooperatif.

"Karena kita lihat (nilai), kooperatif  selama tahap penyidikan," ujar Warih Sadono, pada Jumat (6/1). (umr)

Baca Juga:
Permohonan Penangguhan Penahanan Heri dan Urai Ditolak
Penyaluran DD Tahun 2016 di Kalbar Mencapai 98 Persen  
Sita Mobil Mewah, Polda Kalbar Selidik Pungli di Pelabuhan