Lahan Eks Kebun Binatang, Warga Kecamatan Sungai Raya 'Curhat' ke Anggota DPRD Kalbar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 878

Lahan Eks Kebun Binatang, Warga Kecamatan Sungai Raya 'Curhat' ke Anggota DPRD Kalbar
TEMUI DEWAN- Warga dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sungai Raya ketika menemui anggota DPRD Kalbar Dapil Kubu Raya-Mempawah, Sy Amin. (SP/Ist)
PONTIANAK, SP - Puluhan warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, Rabu (11/1) mendatangi gedung DPRD Provinsi Kalbar. Mereka  minta perlindungan dan keamanan atas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. 

M
ereka juga ingin mempertahankan lahan eks kebun binatang (Bonbin) seluas dua hektar di Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya sebagai lahan wakaf, saat ini diklaim sebagai lahan milik Bambang Widjarnako.

"Masyarakat sekitar dan para orang tua yang masih hidup, mereka tahu asal usul tanah tersebut," kata  Sy Amin Muhammad,  anggota DPRD Provinsi Kalbar dapil Kubu Raya-Mempawah di ruang kerjanya.
 

Amin menjelaskan, sebelumnya masyarakat telah menanyakan bukti kepemilikan tanah kepada pihak Bambang Widjarnako. Namun hingga saat ini, bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan. Berdasarkan pengakuan masyarakat, beberapa dari mereka sempat mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak.

"Untuk itu saya harapkan kepolisian bisa memfasilitasi masyarakat sekitar, dan mereka yang katanya adalah pemilik lahan eks kebun binatang duduk satu meja menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak ada yang terzolimi," ungkap Amin.

Dia melanjutkan, saat ini, beberapa warga dan tokoh masyarakat juga telah dipanggil pihak kepolisian untuk diminta keterangan atas laporan Bambang Widjanarko tentang dugaan tindak pidana keterangan palsu ke dalam akta ikrar wakaf, atau penyerobotan lahan dan memasuki pekarangan milik orang lain.

"Jangan membuat masyarakat resah, dengan satu persatu dipanggil diminta keterangan dan akhirnya nanti dijadikan  tersangka," tegas Amin.


Dia menekankan akan membawa masalah ini ke Komisi I DPRD Kalbar yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan untuk segera ditindaklanjuti.

"Agar bisa diselesaikan dan ada solusi bersama,  sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan," pungkasnya. (jee)
 

Baca Juga: