Kalbar Peringkat Kedua Kasus Kekerasan Anak

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 711

Kalbar Peringkat Kedua Kasus Kekerasan Anak
Ilustrasi
PONTIANAK, SP - Data kasus kekerasan terhadap anak pada 2015, menempatkan Kalimantan Barat di urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan, yakni sebanyak 788 kasus.  

Sementara itu, dari seluruh kasus yang diterima Unit Pelayanan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat Kaltim 911, Kaltara 447, Kalteng 335, dan Kalsel 177 kasus.  

"Di seluruh Kalimantan jumlahnya relatif cukup besar," kata Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, Rabu (18/1), pada
Workshop Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, Wahana Visi Indonesia (WVI), di Hotel Orchardz, Pontianak.  

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada 15 jenis potensi anak mengalami kekerasan.  

“Anak merupakan aset bangsa. Oleh karena itu tidak boleh mengalami kekerasan. Guna mencegah kekerasan kembali terjadi, maka diperlukan strategi penanganan kasus yang lebih fokus,” ujarnya.  

Untuk itu, lanjutnya, kementerian akan mendorong upaya perlindungan anak berbasis masyarakat dengan pendekatan yang bersifat integratif, yakni melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah serta lingkungan masyarakat.  

Upaya pencegahan kekerasan, kata Pribudiarta, memang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk memaksimalkan upaya tersebut, maka dibutuhkan desain dan strategi yang matang.  

"Belajar dari pemerintah daerah seperti Rembang, Tulungagung, Kebumen dan lainnya, kemudian kami angkat menjadi strategi nasional. Basisnya undang-undang. Harapannya strategi ini digunakan semua pemerintah daerah di Indonesia," jelasnya.  

Strategi nasional yang dimaksud, sambungnya, yakni berusaha menghilangkan perilaku maupun kebiasaan yang jauh dari sikap sensitif terhadap anak. (bls/and)

Baca Juga:
Bupati: Perkembangan UMKM Harus Merata
Asrudin Terkejut Dengar Teriakan dan Kobaran Api
Calon Haji Asal Sanggau Masuk Daftar Tunggu Hingga Tahun 2032