Tujuh Kasus di KPAID Kalbar Masih Diproses

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 890

Tujuh Kasus di KPAID Kalbar Masih Diproses
Ilustrasi
PONTIANAK, SP- Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Provinsi Kalimantan Barat  Achmad Husainie, mengungkapkan pada  tahun 2016,  dari total 88 kasus, 81 kasus dinyatakan selesai ditangani.  

"Tujuh kasus lainnya dalam proses," kata Achmad, Rabu (18/1).
 

Dia memaparkan selama ini KPAID menangani 13 jenis kasus, antara lain kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, anak berhadapan dengan hukum (ABH), trafficking, hak kuasa asuh dan penelantaran, perlindungan (pendidikan, agama, kesehatan, dan sosial), penculikan dan anak hilang, Napza dan HIV/AIDS, termasuk 
pekerja anak, pornografi, hak sipil, anak berkebutuhan khusus, politik, dan perlindungan khusus.  

BERITA TERKAIT:
Ini Versi PPPA Penyebab Kekerasan Anak Terjadi 
Kalbar Peringkat Kedua Kasus Kekerasan Anak


Achmad menuturkan dari 13 item tersebut, sebanyak tiga jenis kasus masih dalam proses.   “Kejahatan seksual sisa  22,73 persen, perlindungan 20 persen, dan penculikan dan anak hilang 16,67 persen. Yang masih dalam proses totalnya 5,43 persen," pungkas Achmad.  

Sementara, Koordinator Partisipasi dan Perlindungan Anak Zona Kalimantan Barat, Nelly Siswati Sembiring, mengatakan dari monitoring dan pendampingan yang dilakukan WVI di sejumlah desa, tidak ditemukan kekerasan seksual terhadap anak.
 

Meski begitu, kekerasan terhadap anak tidak hanya menyangkut kekerasan seksual, seperti putus sekolah, penelantaran dan lain sebagainya.  "Sampai dengan tahun ini, anak yang kita dampingi dan monitoring, belum menerima laporan," ujarnya.  

Tahun ini, WVI melakukan pendampingan di tujuh kabupaten. Sintang, Melawi, Sekadau, Kubu Raya, Landak, Bengkayang dan Sambas. Tahun lalu, kata Nelly, sembilan kabupaten/kota.  

"Dua daerah lainnya, Pontianak dan Singkawang. Model pendampingannya, pemberdayaan masyarakat dengan proyek maksimal 15 tahun. Setelah 15 tahun, kita akan menilai apakah sudah mandiri untuk melakukan perlindungan anak," sebutnya.  

Menurutnya, pendampingan anak agar tidak mengalami kekerasan, diperlukan kepedulian berbagai pihak. "Perlindungan anak tidak cukup WVI dan pemerintah, namun juga dukungan dari masyarakat," katanya.   

Terkait kendala, dia menuturkan akibat masih belum adanya kesadaran sebagian besar masyarakat. “Maka dari itu, kita ingin membuka stigma baru untuk bersama melakukannya," tutupnya. (umr/and)

Baca Juga:
Bupati: Perkembangan UMKM Harus Merata
Asrudin Terkejut Dengar Teriakan dan Kobaran Api
Calon Haji Asal Sanggau Masuk Daftar Tunggu Hingga Tahun 2032