Ribuan Massa Desak Polda Kalbar Proses Hukum Pelaku Intoleran

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1055

Ribuan Massa Desak Polda Kalbar Proses Hukum Pelaku Intoleran
BERDIALOG - Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo berdialog bersama pendemo, di Mapolda Kalbar, Jumat (20/1). (SP/Umar Faruq)
PONTIANAK, SP - Panasnya isu intoleransi di media sosial (Medsos), ternyata berbanding terbalik dengan aksi bela ulama di Kota Pontianak. Aksi yang diikuti ribuan orang tersebut berlangsung damai, tanpa ricuh apalagi bentrok.  

Massa yang menamakan Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu (AUIKBI), memulai aksi pada Jumat (20/1) sore. Massa melakukan konvoi dari Masjid Raya Mujahiddin Pontianak, menuju Mapolda Kalbar, dengan pengawalan polisi.

Korlap Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu, Wawan menyatakan, aksi kedua mereka dengan mendatangi Mapolda Kalbar, mendesak pihak Polda Kalbar agar memproses oknum pelaku penghadangan kedatangan Tengku Zulkarnain di Sintang, pada Kamis (12/1).

"Kami yang hadir di sini bukan hanya dari FPI, tetapi dari 18 ormas Islam yang meminta agar kasus itu diproses hukum, sehingga kasus seperti itu tidak terulang lagi di masa mendatang," katanya.

BERITA TERKAIT:
AUIKB Desak Polda Kalbar Tindak Pelaku Intoleran
 
Menurut dia, pihaknya tidak punya niat bermusuhan dengan suku tertentu maupun etnis lainnya. Tetapi pihaknya hanya mendesak aparat hukum, agar memproses kasus pengusiran Wasekjen MUI tersebut.


Sementara itu,  D
irektur Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes (Pol) Krisnandi menyatakan, pihaknya sudah memproses hukum kasus tersebut, dengan mempelajari baik video dan foto tetapi masih kurang kuat, sehingga diperoleh rekaman dari Youtube, maka didapatilah ada yang mengacung-ngacungkan menggunakan senjata tajam.

Tetapi untuk itu, pihaknya harus menemukan terlebih dahulu, siapa yang mengambil dan mengunggah video itu ke Youtube, sehingga saat ini sudah diperiksa sebanyak delapan saksi. Terdiri dari empat orang dari Bandara Susilo Sintang, dan empat orang dari polisi.

Dari saksi disimpulkan, ada tiga dugaan tindak pidana dalam kasus itu. Pertama, melanggar pasal 335 KUHP, yakni perbuatan tidak menyenangkan, kemudian UU Darurat, serta UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

"Untuk dua UU akan kami tindak lanjuti, yakni pelanggaran pasal 355 dan UU Darurat," katanya.


Sementara UU Penerbangan, harus pihak bandara sendiri yang menanganinya, tetapi dalam kasus ini, pihak perhubungan tidak akan memproses kasus itu. (umr/loh)

Baca Juga:
Lada Sambas Diminati Perusahaan Jerman
Syafrudin Tewas Tersetrum di Kolam Ikan
Ini Penyebab Gaji ASN di Melawi Belum Dibayar