ASN Daerah Ancam Pensiun Dini, Pemprov: Jangan Gegabah

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 2112

ASN Daerah Ancam Pensiun Dini, Pemprov: Jangan Gegabah
Ilustrasi
PONTIANAK, SP - Aparatur Negeri Sipil Negara (ASN) di daerah Kalbar, menebar ancaman akan pensiun dini, menyusul pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlaku 2017.   Pasalnya, sejak UU ini  berlaku, nasib mereka hingga sekarang belum jelas. Dan  Pemprov dianggap tidak siap menyiapkan perangkat beserta aturan main, dari turunan UU tersebut. 

UU Pemda ini disebutkan, ada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kewenangan pengelolaannya dialihkan dari kabupaten dan kota ke provinsi, yakni 
Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertambangan.  

"Saya saja bingung. Sampai sekarang tidak jelas penempatan kerja saya, apakah dilempar ke provinsi atau tetap di daerah," kata seorang PNS Dinas Perkebunan Kayong Utara, Kamis (9/2).  

ASN yang enggan disebut namanya ini, bahkan mengaku bulan ini belum mendapatkan gaji.   Menurutnya, ada belasan ASN di SKPD tempatnya bekerja sepakat akan pensiun dini, akibat dampak dari ketidakjelasan pelimpahan kewenangan dari Pemkab ke Pemprov.  

"Lebih baik saya pensiun saja, bercocok tanam atau bertani. Daripada saya ditempatkan jauh dari keluarga," tambahnya lagi.  

Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani mengatakan, pihak Pemda sekarang telah menyerahkan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) kepada Pemprov. 
 

"Pelimpahan tersebut berlaku mulai dari personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D)," kata Hilaria.   Artinya, dengan sendirinya, kewenangan dari Pemkab Kayong Utara telah berpindah ke Pemprov.  

Sementara itu, Kabag Biro Pemerintahan, Pemprov Kalbar, Natalia mengatakan pihaknya tetap menjalankan peralihan wewenang beberapa sektor SKPD dari daerah ke provinsi.  "Sesuai peraturan perundang-undangan, ya itu memang beralih ke provinsi," ujarnya kepada Suara Pemred, Kamis (9/2).  

Ia menuturkan Pemprov dalam hal ini hanya menjalankan apa yang telah diamanatkan UU. Berkenaan adanya keluhan dari ASN yang tidak bersedia dengan kebijakan tersebut dan mengancam pensiun dini, ia menyarankan para ASN tidak mengambil kebijakan gegabah.
 

"Lebih baik masalah mereka dikonsultasikan lebih dulu ke instansi terkait. Seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jangan hanya asal mendengar informasi " kata Natalia. (umr/ble/loh)