Ini Penjelasan DPRD Kalbar Soal Proyek Puri Pujangga

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 775

Ini Penjelasan DPRD Kalbar Soal Proyek Puri Pujangga
BANGUNAN- Proyek Puri Pujangga, tepat berada di belakang Rumah Adat Melayu, Kota Pontianak, Kalbar. (SP/ Umar Faruq)
PONTIANAK, SP - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah, mengungkapkan untuk pendanaan gedung Puri Pujangga tidak bisa lagi diberikan melalui APBD Kalbar. Sebab sebelumnya MABM Kalbar telah menerima bantuan dua kali tahun anggaran.

"Bangunan yang di belakang itu sudah dua tahun anggaran. Jadi memang tidak boleh dibiayai oleh APBD lagi," ujarnya, Minggu (19/2).  

BERITA TERKAIT:
Proyek Pembangunan Puri Pujangga Mangkrak

Menurutnya, lantaran terkendala dengan aturan yang tidak diperbolehkannya suatu lembaga menerima bantuan berturut-turut, maka mau tidak mau MABM mesti mandiri dalam pencarian dana.
 

"Tidak boleh ada hibah ke organisasi lebih dari dua kali. Kecuali untuk organisasi tertentu seperti KONI," ucapnya.  

"Ya mungkin bisa menggunakan dana perbankan, atau dana (pribadi) dari organisasi. Bekerjasama mungkin dengan pihak ketiga, kan bisa," imbuhnya.
 

Sementara, aktivis mahasiswa Kalbar, Ari Saprianto meminta MABM transparan dalam pengelolaan hotel di Rumah Melayu Kalbar. Pasalnya, 
dana yang digunakan untuk proyek ini berasal dari APBD dan masyarakat berhak tahu selama pengeluaran dana besar itu dikucurkan.  

“Kalau memang terdapat kekurangan anggaran maka harus mengajukan ke Pemprov," katanya.

Dalam hal ini, Pemprov mesti bisa membantu anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Pihak pengajuan juga tidak hanya terfokus kepada pemerintah, tetapi juga mesti melakukan penggalangan dana melalui aksi solidaritas kepada seluruh masyarakat.

Dengan harapan,  kegiatan itu bisa berpartisipasi membantu agar bangunan ini sampai terbengkalai. "Pihak MABM bisa menggandeng bank BUMN atau untuk meminjam dana agar pembangunan bisa selesai dan manajemen hotel bisa beroperasi," saran Ari. (umr/bls/ant/loh)

Baca Juga:
Puluhan Ribu Warga Belum Punya Akta Kelahiran
Rasau Jaya Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
BPBD Bengkayang Minta Masyarakat Tetap Waspada Banjir dan Longsor