Soal Pakai Obat Apotek, Ini Penjelasan Ketua IDI Kalbar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 2154

Soal Pakai Obat Apotek, Ini Penjelasan Ketua IDI Kalbar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar, Berli Hamdani  mengatakan, dalam peristiwa itu, kesalahan bisa saja terjadi pada keduanya; apotek dan pasien.   Alasannya, pertama, jelas apoteker salah, kenapa memberikan obat yang jelas-jelas butuh resep dokter.  

“Itu salah. Kemudian juga masalah seperti itu tentu ada efek atau akibatnya,” katanya.
 

Kedua, dari pasien sendiri juga ada salah. Kenapa tidak memeriksakan ke fasilitas kesehatan yang ada. Apalagi di beberapa kabupaten/kota, termasuk Pontianak, sudah memberikan layanan Puskesmas secara gratis.   “Pasien itu kan tidak memanfaatkan itu dulu,” ujarnya.  

BERITA TERKAIT:

Jadi memang karena itu, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Hal yang kemudian merugikan. Lantaran sudah terlanjur rusak, karena mata itu, apalagi kalau kornea isinya jaringan saraf semua.
Bisa sampai harus ditranplantasi sampai membutuhkan donor. Jelas, pasien harus distabilkan lebih dulu. Artinya, jika ada infeksi di matanya, harus diobati dulu dengan dokter yang lebih berkompeten.  

“Mereka (apoteker dan pasien) sama-sama salah, tapi yang jelas lebih salah apotekernya. Kenapa, kalau dia benar apoteker, pasti dia tahu, ada obat yang tidak boleh diberikan tanpa adanya resep dokter. Larangan itu pasti ada alasannya,” ujarnya.  

Salah satu alasannya, bisa terjadi efek samping atau memperberat penyakit, atau menimbulkan penyakit baru yang lebih berbahaya.  

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, mengatakan, belum bisa berkomentar terlalu jauh atas kejadian itu. Sebab, informasi tersebut baru diketahuinya.  

"Kita belum tahu nih, boleh ndak seseorang membeli obat yang harusnya dengan resep dokter tetapi dijual bebas," ujarnya kepada Suara Pemred, di kantornya Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 63, Pontianak.
 

Tapi, jika suatu obat yang memiliki keterangan digunakan harus dengan resep dokter, maka dalam masalah ini pihak apoteklah yang bersalah.   "Dari kata-kata itu kan (harus dengan resep dokter), kalau dijual bebas berarti salah. Artinya tidak boleh dijual tanpa resep dokter," katanya.  

Dengan kejadian tersebut, Agus mengatakan, warga yang mengeluh bisa melaporkan hal itu ke Ombudsman Kalbar, dengan membawa bukti obat. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, dari laporan itulah pihaknya bisa mengetahui apakah memang ada unsur kesalahan prosedur medis.  

"Kami juga tidak terlalu memahami, misalnya terjadi kesalahan prosedur, sanksinya kepada apotek belum tahu. Tapi kalaupun masyarakat mau melaporkannya, bisa kita lihat laporannya," terangnya.  

Ia memastikan, jika ada laporan dari yang bersangkutan, maka pihaknya akan memperdalam lebih lanjut masalah ini. (umr/abd/bls/lis)