Langganan SP 2

Satgas Pangan Perlu SOP Jelas

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 465

Satgas Pangan Perlu SOP Jelas
SATGAS PANGAN – Seorang pedagang daging sapi di Pasar Kemuning, tengah memotong daging dagangannya, Jumat (5/5). Anggota DPRD Kota Pontianak, Herma Hofi meminta Satgas Pangan yang dibentuk Kapolri untuk mengamankan harga Sembako jelang Ramadan dan Lebaran
PONTIANAK, SP – Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengapresiasi langkah Kapolda Kalbar yang ingin membentuk Satgas Pangan. Ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Agar lebih efektif, perlu keikutsertaan TNI untuk membantu, karena mereka memiliki jajaran sampai tingkat desa atau kelurahan, sehingga bisa terdeteksi secara detail siapa saja pemain pangan,” katanya, Jumat (5/5).

Dia berharap pemerintah provinsi/kabupaten/kota terlibat dalam Satgas. Apalagi di daerah sudah ada Badan Ketahanan Pangan.

Hanya saja aturan Satgas Pangan, harus punya SOP jelas. Apa hanya sebatas pendistribusian, melakukan penimbunan yang ditindak, atau secara keseluruhan. Masalah ketahanan pangan katanya, adalah harus terpenuhinya pangan masyarakat. Mulai dari produksi sampai ke penentuan harga, sebab mata rantai sangat panjang.

“Kita harap polisi tidak hanya fokus pada pendistribusian, tapi juga memperhatikan secara utuh isi UU Pangan. Mulai dari produksi sampai pemasaran harus ditangani. Harus ada pengawasan apakah semua terdistribusi dengan baik. Harus ada ketegasan membedakan mana gudang, mana stockist,” terangnya.


Dia menjelaskan, stockist hanya bisa menyimpan barang untuk tokonya sendiri, sementara gudang, bisa mendistribusikan barang ke toko atau daerah lain. “Ini harus jelas termasuk dalam SOP. UU Pangan dan turunannya harus jadi pegangan,” tegasnya.


Jika sebatas pendistribusian, harus ada kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan Satgas. Dia khawatir ada interprestasi berbeda antara lembaga. Apa keinginan Satgas, apa aturan di daerah. Jangan sampai saling berbenturan antara apa itu distribusi dan ketahanan pangan.

Dengan waktu yang mendesak, jelang ramadan, yang biasa dimanfaatkan para pemain pangan, pembentukan Satgas harus segera dilakukan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga harus dilibatkan.

“Satgas jangan hanya berpatok pada ketersediaan pangan, tapi juga harus normalitas harga. Pangan selalu ada, namun seringkali harga naik tinggi,” pintanya.

Ketika harga tidak normal, berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Jika kenaikan harga 8-10 persen masih bisa dimaklumi. Kalau lebih, berarti ada kesalahan dalam pendistribusian. Persoalan ini adalah rutinitas dan seringkali hanya ditindak oleh sektoral. Adanya Satgas, pihak penegak hukum harus aktif.

“Mulai dari preventif yang harus dikuatkan, jangan sampai masyarakat sudah gerah, Satgas baru muncul. Ketika preventif gagal, harus ada penindakan yang serius. Penindakan harus dengan hukum, bukan hanya tindak pidana ringan. Harus sampai tingkat pengadilan,” katanya.

Karena proses hukum melibatkan pengadilan, jaksa harus terlibat dalam Satgas. Satgas pun harus punya dua tim, tim preventif dan penindakan, dan tim justisi. Jaksa harus paham persoalan mekanisme perdagangan.

Jika tidak penyidikan dan penyelidikan akan mandul ketika sampai di Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selama ini yang kita rasakan, belum ada penindakan hukum, padahal orang tahu ada pemain dalam pangan di Indonesia. (bls/and)