APBD Pemprov Kalbar Diduga Bocor Rp200 Miliar

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 2332

APBD Pemprov Kalbar Diduga Bocor Rp200 Miliar
Ilustrasi. (SP)
PONTIANAK, SP - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalbar berpotensi bocor sebesar Rp204.059,963.460. Potensi kebocoran tersebut dihitung dalam kurun waktu 2005-2016.

Bahkan dari kurun waktu 2010-2016 saja, total potensi kebocoran APBD Pemprov Kalbar mencapai angka Rp94.211.261.483. Artinya, angka potensi kebocoran tersebut stabil atau tidak mengalami perbaikan sejak 2005. 

Temuan ini seakan mematahkan prestasi Pemprov Kalbar, dalam lima tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Kalbar.

Hal itu diungkap Koordinator Advokasi Center for Budget Analysis (CBA), Sadam Bustamal kepada Suara Pemred, Senin (10/7).  Ia menyebutkan, kebocoran tersebut di antaranya disebabkan dari buruknya pengelolaan anggaran Pemprov Kalbar.

Selain masalah klasik dalam hal efisiensi anggaran, juga ditemukan banyak permasalahan. Misalnya dalam pengelolaan aset yang berimbas terhadap bocornya anggaran Pemprov Kalbar.

Untuk 2015 saja, ditemukan aset tanah sebanyak 32 persil/bidang dengan nilai sebesar Rp7.600.505.182,92 belum bersertifikat. Bahkan, ditemukan 14 sertifikat tanah atas nama pribadi seluas 296.353 meter persegi pada dua SKPD dengan nilai sebesar Rp16.911.935.744.

Buruknya pengelolaan aset tanah Pemprov Kalbar di atas sebagai salah satu contoh, dari sekian banyak permasalahan pengelolaan anggaran di daerah tersebut yang berdampak terhadap kebocoran anggaran.

Jakarta Terbanyak
 
Selain di Kalbar, potensi kebocoran uang rakyat ini juga terjadi menyeluruh di 34 provinsi se-Indonesia. Bahkan antara 2015-2016, jumlah total potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi mencapai Rp15.083.175.086.687. Adapun daerah yang paling besar mengalami kebocoran APBD yakni Pemprov DKI Jakarta.

Daerah ini, selain sebagai daerah dengan anggaran paling besar di Indonesia, juga merupakan daerah yang paling besar potensi kebocoran anggarannya. Selama kurun waktu dua tahun (2015-2016), total potensi kebocoran daerah ini sebesar Rp12.429.265.632.192

Tingginya potensi kebocoran anggaran seperti diatas, Pemerintahan Jokowi tidak punya opsi apapun. Malahan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Sebenarnya yang harus keluar itu, payung hukum untuk memperkuat agar DPRD intens melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Tapi apa mau dikata, yang muncul malah PP Nomor 18 Tahun 2017," kata Sadam.

Menurutnya, PP tersebut tidak lain hanya dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus, agar tidak diketahui Publik. Bahkan kenaikan pendapatan DPRD melalui PP ini, hanya bikin anggota dewan semakin kaya dan makmur.
"Bisa jadi, Pemerintah Jokowi berharap dengan ditertibkannya PP ini, agar anggota DPRD tidak melakukan korupsi, lantaran gaji atau pendapatan mereka sudah dinaikkan," bebernya.

Padahal tingginya kebocoran anggaran per provonsi seperti di atas, bukan karena pendapatan DPRD itu kecil.
"Selama ini, ada main mata antara legislatif dengan eksekutif agar "aman" dalam permainan proyek proyek APBD,” katanya.

Yang terjadi, DPRD yang punya kewenangan dalam mengawasi eksekutif menjadi lumpuh, agar juga mendapat proyek dari APBD. (tim sp)



Komentar