Developer Isolir Akses Warga

Ponticity

Editor Kiwi Dibaca : 519

Developer Isolir Akses Warga
TUTUP AKSES – Penutupan akses jalan warga RT 1 RW 14, Gang Karya Tani, Jalan Purnama oleh developer Komplek Karya Tani Permai, terus berlanjut, Senin (10/7). Akibat kejadian ini, warga mau tak mau memutar jalan melalui jalan tikus.
PONTIANAK, SP – Penutupan akses jalan warga RT 1/RW 14, Gang Karya Tani, Jalan Purnama oleh developer Komplek Karya Tani Permai terus berlanjut. Penutupan ini sendiri sudah dimulai sejak Mei tahun lalu. Jika sebelumnya developer memagar jalan, kemudian dibongkar Satuan Polisia Pamong Praja Kota Pontianak, kini sebuah kolam berukuran 2x4 meter, sengaja dibuat untuk menghalangi warga melintasi kawasan perumahan.

Satu di antara warga yang bermukim di lokasi tersebut, Abrar menerangkan, seorang warga, M Susilo bahkan sampai tujuh kali melapor kejadian ke Pemkot Pontianak. Pembongkaran pagar developer sempat dilakukan empat kali oleh Satpol PP. Tapi tetap saja developer menutup akses tersebut. Setidaknya ada 14 rumah warga yang terganggu akibat hal ini. Sejak ditutup, mereka terpaksa lewat jalan tikus di belakang rumah warga lain.

"Komplek itu dibangun 2011. Pak Susilo itu tinggal di sana dari tahun 1990, sertifikatnya memang baru 2002," ucap Abrar ketika ditemui di Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (10/7) pagi. Usaha warga untuk memediasi tak pernah membuahkan hasil.

Hingga dari empat kali pembongkaran pagar oleh Satpol PP pun, pihak developer terus menutup akses. Malah bulan April lalu sebelum pembongkaran ketiga, Abrar bercerita ada oknum anggota polisi yang marah-marah dan mengaku dia yang memerintahkan pembangunan pagar.

Sempat dibiarkan sementara waktu, kemudian pembongkaran dilakukan. Esok harinya oknum anggota itu muncul kembali. "Ternyata si oknum ini pagi-pagi dia memarahi Babinkamtibnas, kamu dibayar berapa, dapat uang berapa dari Satpol PP, kurang lebih seperti itu," ujarnya, menirukan oknum tersebut.

Usai pembongkaran ketiga, para warga turut melaporkan oknum anggota itu ke Kapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak, serta ke Propam pada bulan April. Dari informasi yang mereka dapat dari Propam bulan Juli ini, oknum sudah dipanggil, dan mengatakan tak pernah melarang warga bangun jalan.

Saat itu mereka tengah dalam koordinasi dengan pihak RT dalam hal ingin membangun jalan yang dibuat kolam. Jelang Lebaran, warga mendapat perlindungan dan izin RT setempat untuk membehani jalan. Harapannya, mereka bisa berlebaran di rumah dan tamu tak harus memutar. Dibantu Babinkantibmas, pembuatan jalan dilangsungkan. Namun waktu pengerjaan, oknum anggota itu kembali muncul.

"Ada saksinya, Pak Gunawan, kepala tukang. Ini siapa yang menyuruh kan belum ada koordonasi dengan kami, dikasih tahu sama Pak Kusnindar sebagai Babinkamtibnas bahwa sudah ada izin RT. Oh, tidak bisa, dia belum izin," lanjutnya. Warga pun memilih mundur dan terpaksa melewati jalan tikus ketika Lebaran. Warga juga sempat kembali melapor ke Propam. Oleh petugas, mereka diminta membuat surat permohonan pengawalan jalan lewat Satpol PP. Tanggal 22 Juni 2017 surat dilayangkan.

Kedatangan para warga ke Kantor Wali Kota Pontianak, Senin pagi itu untuk menanyakan perkembangan permohonan itu sekaligus melapor ke Sutarmidji. "Itu ada jalan juga, semuanya kan ada IMB juga, mengapa saya melapor karena saya kan punya hak, saya bayar PBB waktu saya beli, jadi saya pikir memang saya melapor wali kota, sampai dibongkar," katanya.

Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji pun tampak kesal dengan ulah developer tersebut. Walau sudah ditipiring, tetap saja hal sama berulang. Padahal, jika site plan komplek jalan tidak tertutup, seharusnya juga demikian di lapangan.
"Ini yang bandel developernya. Developer yang seperti ini di blacklist saja, nanti jangan diberi dia izin untuk bangun di mana-mana," tegasnya.

  
Dia menerangkan, dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 18 menyebut bahwa tanah merupakan fungsi sosial. Hal itu harus dipahami pengembang. Akses orang tak boleh ditutup. Kehidupan bertetangga, perlu dijaga. "Dulu berapa kali dipagar, kita bongkar, sekarang dibuat parit malah.

 Belum tentu juga ada beking ini, RT kompromikan. Kita hanya memediasi, menegakkan aturan daerah. Saya sudah minta, developer ini kalau memang senang buat masalah, jangan diberi izin lagi dia bangun di kota," terangnya. Perihal laporan warga ke pihak kepolisian, Pemkot katanya tak akan mencampuri. Satpol PP sudah berupaya untuk memediasi. Jalan komplek pun katanya akan menjadi fasilitas umum dan di bawah wewenang Pemkot. Termasuk juga fasilitas sosial. Itu tak akan menjadi hak developer.

   "Kalau sudah ada duluan perumahan masyarakat, (jalan) tidak boleh ditutup. Kan tinggal diatur, kalau masalah keamanan, tinggal buat portal, siapa jaga, dikompromikan. Ini soal sepele, bukan hal besar. Harusnya selesai dalam lima menit," jelasnya. Namun yang jadi masalah kata Midji, adalah ego developer. Saking kesalnya, dia sampai berujar developer tak punya jiwa sosial.

"Kenapa pagar orang mau jalan. Kecuali di belakang tidak ada perumahan, kau mau pagar setinggi langit, terserah. Kalau mau menang-menangan, developer kita blacklist. Kan awalnya dia yang sok, pemerintah bongkar dia bangun lagi, kayak udah hebat jak!," tegas Midji. (bls/and)