Erdi: Daerah Lemah Manajemen Aset

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 438

Erdi: Daerah Lemah Manajemen Aset
Ilustrasi. (SP)
PONTIANAK, SP - Erdi Abidin, pengamat kebijakan publik Kalimantan Barat menilai, sumber masalah sehingga pemerintah daerah tidak bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan selalu jadi temuan, ada pada aset.

Oleh karenanya, perlu ada manajemen pengelolaan aset yang benar. Caranya, pertama, status kepemilikan, jika itu aset milik daerah tidak boleh atas nama pribadi. Harusnya diselesaikan, inventarisir aset yang bermasalah, kemudian diselesaikan satu per satu.

"Pengelolaan aset memang harus dikerjakan per kasus. Haram hukumnya aset negara dinamakan pribadi," katanya.

Sebagai contoh, sekadar mengubah plat kendaraan dinas saja, itu sesuatu yang tidak boleh.

Kedua, perlu komitmen pemerintah, terutama di Singkawang, Bengkayang dan Sambas. Tiga daerah itu sering bermasalah dengan persoalan aset.

Ketiga, harus ada target. Penyelesaian masalah aset harus diberi tenggat, agar tidak berlarut sampai kepala daerah yang satu berganti yang lain. Komitmen harus disertai target.

Keempat, harus ada kebijakan satu pintu dalam pengeluaran anggaran. Ini penting agar tak simpang siur dan tak ada rekening "hantu" dalam pemerintahan.

"Di Universitas Tanjungpura saja, ada 53 unit tapi anggaran satu pintu. Ini memudahkan pengawasan," tuturnya.

Kelima, pemerintah daerah harus membentuk tim khusus yang dievaluasi per tiga atau enam bulan.

"Kasusnya sudah jelas ada di mana saja, tinggal disesuaikan dengan jumlah tim," ujar dosen di Fisip Untan Pontianak ini.

Jika butuh lebih dari satu, tak apa asal tugas dan wilayah kerjanya beda. Semua dilihat sesuai kapasitas tim.

Dengan adanya langkah-langkah itu, persoalan aset akan selesai. Permasalahan aset ini sebenarnya tidak hanya soal tanah, tapi juga benda bergerak. Misalnya mobil operasional.

Jika memang kemanfaatannya sudah buruk, harus segera dihapuskan. Jika masih ada, biaya operasional mobil bisa jadi celah penyimpangan. 

Manajemen aset yang buruk sebenarnya merupakan lagu lama. Pemerintah daerah ketika ada persoalan, dan tidak ada tindak lanjut dari persoalan itu, dan pelakunya dibiarkan, maka semua akan terus berulang. Kesalahan yang tidak menimbulkan risiko, hanya sekadar gelar WTP.

"Maka dari itu perlu ada komitmen dari kepala daerah, jika tidak bisa, harus mengundurkan diri," tutupnya. (bls)