Wagub: Kalau Bocor Tidak Mungkin WTP

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 530

Wagub: Kalau Bocor Tidak Mungkin WTP
Ilustrasi. (SP)
PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, menyangsikan hasil survei yang dilakukan oleh Center for Budget Analysis (CBA) bahwa, potensi kebocoran anggaran di Kalbar cukup besar, yakni Rp204.059.963.460.  

Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, tidak mungkin Kalbar mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Kalau itu terjadi, tidak mungkin (Pemprov Kalbar) WTP," ujar Wagub singkat, Senin (10/7).  

Dari analisis yang dilakukan CBA, disebutkan potensi kebocoran anggaran di Kalbar pada 2005-2009 sebesar Rp109.848.701.977, tahun 2010-2014 sebesar Rp94.073.420.895, dan 2015-2016 sebesar Rp137.840.588, sehingga totalnya Rp204.059.963.460.    

Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah pun tidak begitu yakin dengan hasil penelitian dilakukan CBA, menyebutkan, potensi kebocoran anggaran di Kalbar hingga ratusan miliar.   "Saya tidak terlalu yakin data itu akurat, karena saya tidak melihat basis data yang mereka gunakan," ujarnya.  

Jika memang potensi kebocoran anggaran yang cukup besar di Kalbar sebagaimana dicatat CBA, Suriansyah mengatakan, hal tersebut bisa masih bisa diatasi.  

"Kalau kita mampu mengendalikan lewat pengelolaan keuangan yang baik, potensi kebocoran itu bisa kita kendalikan, dan bisa kita minimalisir," terangnya.  

Politis Partai Gerindra ini juga meragukan temuan CBA pada 2015 yang menyebutkan, ditemukan aset tanah sebanyak 32 persil/bidang dengan nilai Rp7 miliar lebih belum bersertifikat. Termasuk temuan 14 sertifikat tanah atas nama pribadi seluas 296.353 meter persegi, pada dua SKPD dengan nilai miliaran.
 

"Kalau soal sumber kebocoran itu bisa penggunaan lahan pribadi untuk dinas, itupun saya ragu. Benarkah ada seperti data itu? Saya belum pernah menemukan adanya data seperti itu," kata Suriansyah.  

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika CBA menilai potensi kebocoran anggaran dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran, maka sebetulnya untuk menilai itu bisa dilihat dari laporan keuangan daerah.   "Buktinya Kalbar sudah lima kali WTP. Saya kira tidak ada lagi hal-hal seperti itu," terangnya. (umr)