Capaian Akta Kematian Belum Maksimal

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 528

Capaian Akta Kematian Belum Maksimal
Ilustrasi (IST)

Dukcapil-Yayasan Pemakaman Tak Solid

Suparma, Kadisdukcapil Kota Pontianak
Akta Kematian kerjasama dengan pemakaman belum solid, karena pemakaman ini belum terorganosir jadi pengurusnya siapa-siapa tidak jelas, tidak ada SK

PONTIANAK, SP – Meskipun capaian Akta Kematian di Kota Pontianak telah mencapai 76 persen dan lebih tinggi satu persen dibanding Standar Pelayanan Kementerian Dalam Negeri, namun program ini belum maksimal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak, Suparma menyebutkan hal ini lantaran kerjasama yang dibentuk dengan yayasan pemakaman, kurang solid.

“Akta Kematian kerjasama dengan pemakaman belum solid, karena pemakaman ini belum terorganosir jadi pengurusnya siapa-siapa tidak jelas, tidak ada SK,” jelasnya, Jumat (11/8).
Pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat ke masing-masing yayasan pemakaman. Akan tetapi, respon yang diberikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan bertindak untuk mengatasi hal ini.

“Kita berupaya mengirim surat, manakala ada mengurus orang meninggal, maka kita minta KK dan KTP nya dikirim pada Dukcapil,” imbuhnya.
Hal kurang lebih sama, terjadi pula pada capaian pencatatan Akta Kelahiran. Pemerintah Pusat menargetkan standar pencatatan 85 persen. Pontianak telah selangkah di depan dengan 86 persen.

“Tapi kalau kita gabung, data integrasi dengan data sebelumnya, berarti  Pontianak sudah sampai 97 persen,” ucapnya.

Data sebelumnya merupakan data SIAK yang belum semua terintegrasi dalam sistem. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kota Pontianak jadi satu di antara tujuh belas daerah yang pencatatannya 96-97 persen. Sementara pencatatan 98 persen, baru mampu dilakukan satu kabupaten. 

“Kita masih dalam urutan ke-2.  Kita terus melakukan sosialisasi dan ketemu masyarakat untuk membuat Akta Kelahiran dan kematian. Kemarin juga kita dapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait cakupan Akta Kelahiran,” pungkasnya.

Menanggapi kurang solidnya organisasi pemakaman, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengimbau agar yayasan pemakaman yang ada segera menertibkan kepengurusan. Komunikasi yang terjalin baik dengan Dukcapil agar data kependudukan akurat, sehingga kebijakan mudah diambil.

Edi mengungkapkan, saat ini, masih ada warga yang meninggal, namun data kependudukannya masih berjalan. Hal ini terjadi lantaran tak ada laporan dari ahli waris bersangkutan. Dia pun meminta Dukcapil Pontianak untuk memanggil yayasan pemakaman dan sosialisasi tatap muka.

“Harapan kita, kalau bisa online lebih bagus. Jadi ketika ada yang meninggal, bisa langsung terkoneksi ke Dukcapil. Jadi kita tahu usai, by name by address sampai ke ahli waris,” imbuhnya.

Selain mengundang yayasan pemakaman, para ketua RT/RW menurutnya harus dilibatkan. Sosialisasi terus menerus harus dilakukan. Tunjukkan betapa pentingnya data kependudukan. Inovasi harus bisa diwujudkan mulai dari akar.

Memang, yang jadi masalah katanya, pemakaman muslim sebagian besar berada di tanah wakaf. Pemkot tidak punya makam umum.

“Jadi mereka yang mengelola, tapi yang lain, Konghucu misalnya, umumnya makamnya ada di luar kota. Mereka cuma mengurus prosesi dari mulai meninggal sampai kuburan di Pontianak,” tutupnya. (bls/and)

Komentar