Pemkot Berencana Lelang Rumah Dinas DPRD

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 341

Pemkot Berencana Lelang Rumah Dinas DPRD
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji berencana akan melelang aset milik Pemerintah Kota, guna menutupi kekurangan anggaran proyek Jembatan Paralel Landak. Proyek tersebut, hingga kini masih membutuhkan tambahan dana segar, yang dipergunakan untuk ganti rugi ruko yang berada di lahan pembangunan.    

Jembatan itu, diperkirakan membutuhkan dana puluhan hingga ratusan miliar. Penjualan beberapa aset dilakukan melalui mekanisme tinjauan harga apreisal. 

“Seperti misalnya rumah jabatan DPRD kan itu tidak dipakai. Sudah enam tujuh tahun kan sayang. Bagus kita jual saja, kan cukup ketua saja yang memiliki rumah dinas, wakil-wakil kan punya rumah sendiri," jelasnya. 

Midji mengungkapkan, lebih baik wakil ketua DPRD menerima tunjangan tempat tinggal, daripada ada rumah dinas tapi selalu kosong. Akan lebih baik, jika itu jadi milik masyarakat dan ada pemasukan dari BPHTB untuk Pemerintah Kota Pontianal. 

"Selain rumah dinas itu, ada beberapa lagi. Dan semuanya saya lagi mencari anggaran Rp40 miliar untuk menyelesaikan pembayaran penggantian lahan untuk Paralel Landak, supaya tahun ini tidak terhambat," katanya.
Midji yang ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak juga menyatakan, perubahan anggaran APBD 2017, terpengaruh biaya ganti rugi ruko tersebut. 

"Target saya kan PAD itu, waktu saya mengakhiri tugas, sekitar Rp500-an miliar, sekarang sudah Rp488 miliar. Saya memulainya dengan Rp63 miliar, saya mau mengakhiri dengan Rp500 miliar," katanya.

Namun demikian, saat ini dia menyebutkan semuanya masih minus. Dalam pembahasan anggaran lanjutan, akan dicari peluang mana yang bisa dipakai untuk menutupi itu. 

“Pembahasannya memang belum selesai. Pendapatan Asli Daerah pun meningkat dari tahun ke tahun, tapi tetap saja masih perlu tambahan. Sektor yang meningkat salah satunya BPHTB. Hal ini jadi indikator properti Pontianak baik,” katanya.

Walau sebenarnya boleh minus, namun lantaran ingin percepatan dalam menyelesaikan ganti rugi lahan, maka semuanya harus seimbang.

"Kalau yang lain, bagi hasil pajak dari provinsi mengalami penurunan, kemudian kita ada tambahan insentif Rp7,5 miliar dari pusat tata kelola keuangan," katanya. (bls/and)

Komentar