Napi Narkoba Terbanyak Terima Remisi Kemerdekaan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 492

Napi Narkoba Terbanyak Terima Remisi Kemerdekaan
REMISI – Gubernur Kalbar, Cornelis saat penyerahan remisi secara simbolis kepada narapidana di Lapas Klas II A Pontianak, Kamis (17/8). Tahun ini, 2.045 napi menerima keringanan tahanan. SP/Abdul
PONTIANAK, SP – Pemberian remisi kepada narapidana, di setiap momen peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah menjadi agenda rutin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Pada tahun ini, setidaknya terdapat 2.045 narapidana di wilayah Kanwil Kemenkumham Kalbar menerima keringanan masa tahanan. 

Dari jumlah tersebut, 56 di antaranya bebas murni. Sementara napi yang terbanyak mendapat remisi adalah kasus narkoba berkisar 2000-an orang. 

Pemberian remisi ditandai melalui upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Cornelis di Lapas Kelas II A, Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (17/8), sekitar pukul 07.00 WIB.

Dalam amanat Menteri Hukum dan Ham RI, yang dibacakan Cornelis, menyebutkan remisi atau pengurangan masa kurungan kepada 2.045 napi tersebut, merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, disiplin tinggi, dalam mengikuti program pembinaan selama menjalani hukuman. 

"Bagi penerima remisi tentunya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Remisi hari ini bukan semata didapat dengan mudah. Namun, merupakan bentuk tangungjawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban ikut dalam melaksanakan program pembinaan," katanya.

Cornelis turut menyampaikan pesan dari Menteri kepada para napi, agar dapat memaknai proses hukuman yang dijalani, sebagai momen untuk mengubah diri, menjadi insan yang lebih baik.

"Pembinaan merupakan upaya melembutkan rasa dan jiwa. Sehingga hasilnya diharapkan dapat mengeliminir perbuatan kriminal. Tujuan pembinaan diharapkan agar warga binaan dapat berintegrasi dan hidup sehat dengan masyarakat jika sudah bebas nanti," ungkap Cornelis.

Dalam kesempatan itu, Cornelis juga menyampaikan pernyatan komitmen Lapas dan Rutan dalam mereformasi birokrasi hukum yang dinilai masih kurang maksimal. Hal itu, terbukti dengan masih adanya peredaran narkoba dan jual beli hak warga binaan.

"Untuk mengatasi itu, maka pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dengan mendorong pembenahan Lapas, dengan mengucurkan dana tambahan yang diberikan di tahun 2017 senilai Rp 1,5 triliun dari APBN Perubahan, peruntukan pemenuhan sarana dan prasarana teknis,” terangnya.

Kepala Kanwilkumham Kalbar, Rochadi Iman Santoso menerangkan, kucuran APBN itu diberikan Pemerintah Pusat untuk perbaikan infrastruktur beberapa Lapas, termasuk pembangunan Lapas baru khusus wanita.

"Lapas wanita rencana akan dibangun di Sungai Kakap. Dengan bantuan ini, kita harap dapat memperkuat pengamanan dan pengawasan napi ke depannya," harapnya.

Dia mengakui Lapas dan Rutan yang ada di Kalbar kelebihan kapasitas. Oleh sebab itu, pihaknya kini terus menggenjot pengurangan penghuni dengan cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan yang berlaku. (abd/and)

Komentar