Nelayan Dapat Asuransi Jaminan Keselamatan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 575

Nelayan Dapat Asuransi Jaminan Keselamatan
GOTONG ROYONG – Tampak sejumlah nelayan di Jawa Tengah bergotong royong mendaratkan perahu. Guna menjamin keselamatan para nelayan, pemerintah memberikan asuransi jiwa bagi nelayan yang berlaku selama satu tahun. Antara Foto

Risiko Besar Melaut 

SP - Pemerintah akan memberikan jaminan atas risiko nelayan berupa asuransi kepada setiap nelayan Indonesia. Jaminan ini berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kalbar, Gatot Rudiyono menyebutkan, asuransi nelayan itu selama ini belum pernah ada, sementara di sisi lain risiko pekerjaan dari pada nelayan itu cukup besar.

“Dia bisa tenggelam di laut dan lain sebagainya. Nah kemudian ada kebijakan dari pemerintah, nelayan itu diasuransikan," katanya, kemarin. 

Program yang diberi nama Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) ini, berupa santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan. Program ini hanya berlaku satu tahun. "Asuransinya kalau dia meninggal Rp200 juta, kalau cacat Rp160 juta," sebutnya.

Pemerintah telah bekerjasama dengan PT Asuransi Jasindo dalam program ini. Nelayan tak sepeser pun dipungut biaya untuk menerima asuransi. "Yang bayar preminya pemerintah," ujar Gatot.

Penerima asuransi adalah nelayan yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu, yakni memiliki kartu nelayan, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah, dan lain sebagainya.

"Mereka (nelayan) mendaftarkannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Kota. Kemudian disampaikan ke provinsi, kita olah lebih lanjut menjadi daftar untuk mendapatkan asuransi," terang Gatot.

Gatot mengatakan, saat ini sudah ada 550 nelayan dari target 11 ribu. Diharapakan tahun ini, target tersebut bisa tercapai.

"Sekali lagi saya kembalikan ke kabupaten/kota supaya semakin aktif lagi (sosialisasi BPAN). Yang bukan nelayan tidak boleh, makanya disortirnya lewat kartu nelayan. Untuk mengetahui nelayan atau bukan, itu dari keterangan kepala desa, RT, RW-nya," jelas dia.

"Sekarang sudah ada klaim, tapi terakhir saya belum ada datanya yang 2017. 2016 kita sudah sampai premi kurang lebih Rp1 miliar," pungkasnya.

Nelayan asal Kota Singkawang, Jumadi menyambut baik program BPAN. Menurutnya, program ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memperhatikan para nelayan.

"Kita sangat menyambut baik. Kita tahu, bekerja sebagai nelayan itu risikonya besar. Dengan adanya program ini, setidaknya kami yang nelayan ini bisa diperhatikan," ujarnya kepada Suara Pemred, Jumat (18/7).

Untuk Kota Singkawang, katanya, tahun ini satu orang nelayan sudah menerima santunan dari pemerintah. Nelayan tersebut mengalami kecelakaan saat melaut.

"Luka bakar saat memperbaiki lentera kapal. Yang bersangkutan sudah menerima, tapi saya tidak tahun berapa nominalnya. Kabarnya juga tahun 2017 ini, di Pemangkat ada nelayan meninggal dunia saat melaut, dan informasinya sudah diberikan asuransi," terangnya.

Jumadi mengharapkan, program asuransi nelayan bisa diberlakukan selama-lamanya. Sebab program ini sangat bagus guna menjamin para nelayan dalam bekerja.

"Informasinya berlaku setahun, mulai dari 2 Desember 2016 sampai 2 Desember 2017. Kita berharap tahun depan bisa dianggarkan lagi, dan tahun-tahun berikutnya juga," harapnya.

Di samping asuransi, Jumadi meminta agar pemerintah turut membantu dalam hal perlengkapan yang digunakan nelayan. Selama ini, belum semua nelayan memiliki peralatan standar melaut.

"Seperti peralatan komunikasi di laut dan teknologi mengetahui kondisi cuaca. Selama ini nelayan belum semuanya memiliki teknologi peralatan pendukung yang baik," tuturnya. (umar faruq/and)