Pilwako, ASN Diingatkan Harus Netral

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 159

Pilwako, ASN Diingatkan Harus Netral
NETRAL – Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengingatkan agar ASN netral dalam Pilwako Pontianak mendatang, dalam sambutannya di Sosialisasi Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP Pilkada oleh KPU di Aula Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (21/8). S
PONTIANAK, SP – Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dalam Pilkada mendatang. Memang ASN memiliki hak suara, namun bukan berarti bisa aktif dalam politik praktis. Mereka harus bisa menempatkan diri sesuai posisi.

"Saya cuma menganjurkan, kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ASN yang profesional, artinya walaupun ada pilihan di dalam hati, tapi gerak-gerik kita juga harus profesional," katanya, usai Sosialisasi Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Aula Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (21/8).

Edi menjelaskan, pemilihan kepala daerah harus sesuai konstitusional. Sesuai aturan perundangan, di mana azas jujur, adil dan lain sebagainya. Terpenting, jangan sampai euforia politik buat tak bisa menempatkan diri.

"Setahun sebelum ini sudah mulai panas suhu politik, pastilah berbagai macam hal itu bisa terjadi," imbuhnya.

Apalagi dalam Pilwako nanti, ada ASN yang akan jadi perangkat pemilu. Sikap netral ASN tentu dibutuhkan. Selain itu, Edi juga mengingatkan agar jadwal pembentukan sesuai rencana.

"Persyaratan dan perlengkapan yang menjadi persyaratan proses itu, juga harus sukses. Kalau ada keterlambatan, ada permasalahan, ini akan menghambat penyelenggaraan. Selebihnya baru sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi dari masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Sujadi mengatakan persiapan perhelatan Pilwako Pontianak 2018 telah berjalan sejak bulan Juni. 

Salah satunya, dengan menjalani tahapan proses dan membentuk PPK,  PPS dan KPPS. Persiapan ini, sejalan dengan persiapan pemilihan gubernur. Sosialisasi juga akan dilanjutkan pada pihak DPRD dan stakeholder lainnya.

"Pembentukan PPK dan PPS ini juga akan diumumkan di kelurahan dan kecamatan sebagai  tempat perekrutan anggota PPK dan PPS kemudian diseleksi oleh KPU," katanya.

Sujadi menerangkan, pegawai sekretariat dari PPK dan PPS akan ditunjuk dari pegawai kelurahan dan kecamatan. Setelah terbentuk, maka akan ada verifikasi berkas persyaratan perseorangan dan pegawai yang diperbantukan harus mengerti. Pemungutan suara nanti akan dilakukan tanggal 27 Juni 2018.

"Paling penting adalah pegawai yang bersikap netral, supaya bisa berjalan dengan baik," katanya. (bls/and)