Penambahan Kuota Komoditas Tekan Penyelewengan KILB

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 311

Penambahan Kuota Komoditas Tekan Penyelewengan KILB
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Barat, Syaifullah Nasution mengungkapkan, akan mengusulkan positif list atau penambahan kuota komoditas di wilayah perbatasan negara kepada Kementerian Perdagangan.

Ini dilakukan lantaran masih ditemukan penyelewangan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) oleh sejumlah masyarakat di perbatasan. Pemilik KILB memanfaatkan kartu tersebut, untuk membeli barang pokok dari negara tetangga, namun tidak sebagai keperluan pribadi melainkan memenuhi kebutuhan orang lain. 

"Ini yang kita lihat, mereka membeli di negara tetangga, tapi bukan untuk kebutuhan pribadinya, bisa saja mereka membeli karena diminta oleh orang lain. Tapi karena orang yang disuruh ini memiliki KILB maka dimanfaatkan, bahkan tak sedikit pula yang melakukan penyelundupan," ujarnya, Kamis (24/8). 

Maka itu, guna menekan penyelewengan tersebut, dibutuhkan penambahan kuota komoditas. Sehingga kebutuhan masyarakat di sana bisa terpenuhi, tanpa harus mendapatkannya dari negara tetangga dengan cara-cara terlarang.

Di sisi lain, praktik ini juga mencuat akibat minimnya akses masyarakat di perbatasan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
 
"Ini masalah pokoknya, di mana baik Pemerintah Pusat, daerah maupun badan usaha dapat menyediakan bahan atau barang-barang kebutuhan masyarakat di perbatasan tentu lebih mudah,” katanya.

Jika ini terpenuhi plus kemudahan akses, dengan demikian masyarakat tidak perlu jauh-jauh berbelanja ke negeri seberang. 

Bea Cukai juga mendorong pihak berwenang untuk menerapkan biaya masuk barang, baik pajak PPN, PPH atau pungutan lain bagi masyarakat yang berbelanja di Malaysia. Sehingga dapat meminimalisir penyelundupan barang di perbatasan.
 
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga masuklah barang-barang yang dibeli dari negara sebelah, namun tidak diketahui apakah barang yang dibeli betul-betul kebutuhan atau milik si pembeli atau punya orang lain yang dititipkan,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pihaknya kerap menerima informasi adanya penyelundupan komoditas berkedok KILB. 

“Misalnya, si Siti membeli gula di Malaysia, tapi bukan untuknya. Melainkan untuk Sari, karena si Siti ini memiliki KILB yang dimanfaatkan oleh si Sari. Dan ini kami pantau sering terjadi berselubung di balik KILB," tuturnya. 

Kendati demikian, hal itu menurutnya sah-sah saja, selama masyarakat tidak melanggar ketentuan yang ada. 

Bea Cukai pun mengusulkan di titik-titik tertentu, dengan jumlah tertentu artinya tidak sembarangan menambah kuota tersebut.

"Kita contohkan kebutuhan per bulan 15 ton gula, namun bisa ditambah menjadi 30 ton, sisanya bisa dimanfaatkan pembeli untuk berjualan. Sehingga dengan penambahan kuota ini tidak melanggar, kalau sekarang masih belum bisa karena tidak ada izin importasi barang dari Menteri Perdagangan," sebutnya. 

Dia berharap hal ini bisa terealisasai. Pihaknya sudah menyediakan 55 list komoditi yang akan diajukan.

"Beberapa di antaranya gula, gas, kue, daging-daging tertentu seperti sosis dan berbagai lainnya kebutuhan masyarakat yang diajukan," pungkasnya. (ova/and)