Komisi II Siapkan Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 716

Komisi II Siapkan Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – DPRD Kalbar bakal menyiapkan payung hukum terkait keberadaan 
lahan pertanian di Kalbar. Payung hukum itu dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang bakal digodok oleh Komisi II.

"Kita sekarang ada tiga Raperda baru, salah satunya tentang lahan pertanian berkelanjutan," ujar Anggota Komisi II DPRD Kalbar, Antonius Situmorang, di Pontianak, Rabu (30/8).

Dia menjelaskan, Raperda ini untuk mempertahankan lahan yang ada. Di mana seringkali lahan pertanian dialihfungsikan ke sektor lain. Selain itu juga, untuk melakukan pencadangan lahan pertanian.

"Kira-kira tujuannya, agar ke depan lahan-lahan pertanian yang ada itu tidak dialihfungsikan," terangnya.

Dikatakannya, tidak cuma legislatif di provinsi, diharapkan Pemda di kabupaten/kota ikut mendorong agar lahan pertanian di Kalbar tidak hilang dan memiliki cadangan.

"Ke depan kita mengharapkan kabupaten/kita juga menyiapkan lahan cadangan untuk lahan pertanian," harapnya.

Dia melanjutkan, jika nantinya diketahui ada yang mengalihfungsikan lahan pertanian, Pemda setempat harus bertindak tegas.

"Jadi kalau nanti ada yang mengalihfungsikan yang tadinya lahan pertanian untuk dijadikan lahan perkebunan atau perumahan, dia wajib mengganti lahan pertanian itu," katanya.

Tak sekadar aturan normatif, Raperda bakal didukung sanksi tegas dengan menyisipkan lembaga pengawas. "Tentu ada kelembagaannya yang ditugaskan, tentu melibatkan dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengalihfungsian," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tiga Raperda yang salah satunya terkait lahan pertanian berkelanjutan tersebut akan dibahas pekan depan.

"Pertama (Raperda) kepariwisataan, kedua lahan pertanian berkelanjutan, terus Daerah Aliran Sungai (DAS)," sebutnya.

Raperda ini diperkirakan rampung dibahas tahun ini. "Tahun ini juga. Mungkin Oktober lah ya," pungkasnya.

Belum Ada Lembaga

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan-TPH) Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan dibutuhkan lembaga untuk menjaga lahan pertanian guna merealisasikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kalbar.

Dijelaskannya, lembaga itu semacam ad hoc. Nanti akan bertugas mengawasi lahan pertanian supaya tidak dialihfungsikan.

"Lembaga ad hoc itu lembaga khusus yang mengawasi penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada. Karena RTRW itu prinsipnya adalah penetapan penggunaan wilayah dan ruang mulai dari kabupaten/kota," ujarnya di Kantor Distan-TPH Kalbar, Pontianak, Selasa (29/8).

Disebutkannya, hingga saat ini belum ada lembaga khusus pengawas lahan pertanian. Apabila diperlukan pembentukan lembaga baru, maka pihak yang berwenang adalah instansi yang menangani tata ruang wilayah.

"Bahkan sekarang menteri ada, Menteri Penataan Ruang. Jadi seharusnya, satu paket dengan monitoring dan mengawasi pemanfaatan ruang yang ada," sarannya. (umr/and)

Komentar