Distan-TPH Galakkan Cadangan Lahan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 229

Distan-TPH Galakkan Cadangan Lahan
BERSIAP BERTANI – Tampak sejumlah petani di Kota Singkawang, tengah bersiap untuk bertani, beberapa waktu lalu. SP/Saiful
PONTIANAK, SP – Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikura (Distan-TPH) Kalbar, menyebutkan dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, baru dua daerah yang telah menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kabupaten Landak 71.400 hektare dan Kabupaten Sekadau 7.500 hektare," ujar Heronimus Hero, belum lama ini. 

Dia menjelaskan, pengamanan LP2B merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal. "Guna menjaga ketahanan pangan nasional," terangnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 41/2009 tentang LP2B, dan beberapa aturan lainnya, kata dia, masih ada menyisakan permasalahan mengenai LP2B.

"Antara lain, data lahan pertanian di kabupaten dan provinsi masih berbeda, sehingga menyulitkan untuk mengamankan fungsinya," jelasnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, perencanaan LP2B dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dasar pertimbangannya, yakni antara lain pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan dan tersedianya lahan pertanian pangan, dan lain sebagainya.

Kondisi saat ini, luas sawah audit di seluruh wilayah Kalbar mencapai 260.657 hektare. Sedangkan data alokasi cetak sawah 2015-2016, menghasilkan 17.905 hektare.

"17.905 hektare hasil cetak sawah, harus segera ditetapkan sebagai LP2B dengan SK Bupati," harap Hero.

Hero mengatakan, penetapan LP2B dan Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

"Penetapan LP2B dan LCP2B menjadi bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota," paparnya.

Dia mengungkapkan, masalah lahan semakin komplek dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Potensi alih fungsi lahan sawah ini, tidak dipungkiri akibat dari penerapan RTRW oleh Pemda yang kurang berpihak kepada pertanian.

Pengaruh dari alih fungsi ini, kata dia, akan menurunkan produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan.  Hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran.

"Dan hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi," pungkasnya. (umr/and)