Lahan Pertanian Kalbar Belum Tergarap Maksimal

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 375

Lahan Pertanian Kalbar Belum Tergarap Maksimal
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Barat, Heronimus Hero mengakui masih banyak lahan pertanian di provinsi itu yang belum digarap secara maksimal.

"Lahan pangan di provinsi ini cukup luas, hanya saja sulit untuk digarap secara manual. Penggarapannya membutuhkan tenaga mesin agar pemanfaatannya maksimal," kata Hero di Pontianak, Senin (4/9).

Dia menyebutkan kendala lainnya adanya kultur sosial masyarakat yaitu memilih satu kali masa tanam untuk dan kemudian melakoni pekerjaan lain yang lebih menghasilkannya.

Padahal, katanya, lahan yang begitu luas perlu penggarapan maksimal agar masyarakat yang tidak menanam juga bisa ikut menikmati pangan lokal.

"Paling tidak dua kali masa tanam, tapi itu berbenturan dengan kultur sosial masyarakat. Biasanya sudah menanam sekali kemudian lahan ditinggalkan, karena ada pekerjaan lain, contohnya musim buah, masyarakat jadi menjual buah-buahan," tuturnya.

Hero menjelsakan, berdasarkan data yang ada, luas lahan pangan di Kalimantan Barat sekitar 1,19 juta hektare. Dari jumlah itu lahan yang sudah dipakai atau fungsional hanya 358 ribu hektare.

Permasalahannya, tidak semua lahan itu dilakukan masa tanam dua kali dalam satu tahun dan ada yang hanya satu kali.

"Jika ditotal maka diperkirakan luas tanam 500 ribu hektare lahan. Bila dikurangi dengan jumlah total lahan, maka masih sekitar 600 ribu hektare yang belum dimanfaatkan," katanya.

Hero juga menyatakan dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, baru dua daerah yang telah menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kabupaten Landak 71.400 hektare dan Kabupaten Sekadau 7.500 hektare," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengamanan LP2B merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal. "Guna menjaga Ketahanan pangan nasional," terangnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, dan beberapa aturan lainnya, kata dia, masih ada menyisakan permasalahan mengenai LP2B.

"Antara lain data lahan pertanian di kabupaten dan provinsi masih berbeda, sehingga menyulitkan untuk mengamankan fungsinya," jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, perencanaan LP2B dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dasar pertimbangannya, yakni antara lain pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan dan tersedianya lahan pertanian pangan dan lain sebagainya.

Kondisi saat ini, luas sawah audit di seluruh wilayah Kalbar mencapai 260.657 hektare. Sedangkan data alokasi cetak sawah 2015-2016, menghasilkan 17.905 hektare.

"17.905 hektare hasil cetak sawah, harus segera ditetapkan sebagai LP2B dengan SK Bupati," harap Hero.

Hero mengatakan, penetapan LP2B dan Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).

"Penetapan LP2B dan LCP2B menjadi bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota," paparnya.

Ia mengungkapkan, masalah lahan semakin komplek dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan untuk mendukung program swasembada pangan nasional, Pemprov Kalbar akan terus meningkatkan produksi beras di provinsi itu.

"Dimana produksi Kalbar sekitar 1,4 juta ton per hektare per tahun. Kemudian konsumsi masyarakat sekitar 600 ribu ton per hektare per tahun," katanya.

Dengan surplus itupun, Kalbar bisa mengekspor beras ke Malaysia. Rencananya ekspor beras digelar Oktober 2017 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya pun Kalbar sudah surplus beras, ada sekitar satu juta hektare lahan yang bisa dikelola untuk pangan. Saya rasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar, termasuk menjadi lumbung pangan nasional," tuturnya. (ant/umr/and)