Pemkot Dituntut Tuntaskan Sengketa Komplek Perumahan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 402

Pemkot Dituntut Tuntaskan Sengketa Komplek Perumahan
TUNJUKKAN BUKTI – Pemilik Komplek Evergreen, Daniel Gouw menunjukkan bukti pelanggaran Komplek Mitra Mas 1 dengan membuang limbah di tempatnya. Persoalan ini sudah berlangsung sejak 2009 lalu. SP/Balasa
PONTIANAK, SP – Pemilik Komplek Perumahan Evergren, Jalan Husein Hamzah, Kecamatan Pontianak Barat, Daniel Gouw meminta ketegasan Pemerintah Kota Pontianak soal sengketa komplek tersebut dengan Komplek Perumahan Mitra Mas 1. 

Lokasi kedua perumahan itu saling bersebelahan. Ada tiga hal yang dituntut Daniel untuk bisa diselesaikan, yakni soal saluran air, ketinggian pagar dan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) oleh penghuni Komplek Mitra Mas 1.

“Dari tahun 2009 sudah beberapa kali pertemuan, sudah tidak ada hasil,” katanya, Selasa (5/9).

Daniel menerangkan, dalam Advis Planning Komplek Mitra Mas 1 yang dikeluarkan Dinas Tata Kota Pontianak dengan Nomor 640/1454/DTK.B yang dikeluarkan 29 Agustus 2008, pengembang komplek itu diperbolehkan membangun dengan sejumlah catatan. 

Di antaranya harus membangun pagar setinggi tiga meter di batas tanah yang membelakangi jalan dan membuat saluran air di dalam pagar. Hal inilah yang dilanggar dan jadi sebab keributan.

Kenyataan di lapangan, pagar yang dibangun malah lebih tinggi dari ketentuan. Kemudian, saluran pembuangan tidak dibikin di dalam pagar. Penghuni malah menjebol pagar dan membuat pipa pembuangan ke luar pagar. Jalan Komplek Evergreen yang tinggi, dan berdampingan dengan pagar batas beberapa jengkal, malah menjadi saluran pembuangan.

“Selama ini, beberapa kali pertemuan di pemerintah, Polda, Komnas HAM hingga Ombudsman, pengelola Mitra Mas 1 tidak hadir. Khawatirnya ke depan, penghuni saya dan Mitra Mas 1 malah ribut,” katanya.

Selain soal saluran dan pagar, Daniel menjelaskan dalam Garis Sempadan Bangunan (GSB) semestinya jarak dari pagar ke rumah harus dua meter. Sekarang malah ada penghuni yang bangun dengan kontruksi beton dan menempel pagar. Dua meter ini harus dibongkar karena ini melanggar GSB dan GSB bukan soal izin.

“Kembali ke pemerintah menindaknya bagaimana. Satpol PP juga sudah pernah ikut rapat bersama. Jadi kita mengharapkan masalah ini tidak dibiarkan. Terakhir, langkah saya akan buat surat ke Presiden dan mengantarkan langsung ke istana,” ungkapnya.

Dalam mediasi terakhir yang dilakukan di Ombudsman Kalbar, 12 Juli 2017 kemarin, Ombudsman telah mengeluarkan lima poin penyelesaian. 

Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pontianak akan memberikan Surat Peringatan kepada pengembang Komplek Mitra Mas 1 dan pemilik rumah yang melanggar jarak GSB, saluran pembuangan di luar pagar dan ketinggian pagar tak sampai tiga meter. 

Kedua, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup saling berkoordinasi untuk menindak pemilik rumah yang membuang limbah di luar pagar perumahan. Ketiga, pengembang dan pemilik rumah harus mengembalikan kondisi bangunan sesuai site plan. Jika tak juga dilaksanakan, tindak lanjut sesuai ketentuan akan dilakukan dan Ombudsman meminta pelaksanaannya dilaporkan.

“Selain itu, setiap orang mohon izin bangunan, ada persyaratan surat pernyataan. Di mana poin satu mengatakan akan membangun sesuai gambar izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota. Kedua, apabila terjadi penyimpangan tidak sesuai ketentuan di atas atau terjadi penambahan bangunan, maka saya bersedia membongkar bangunan. Itu persyaratan perizinan, tapi kenapa tidak dibongkar,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengecek ke lapangan. Tak hanya soal limbah, tapi juga urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Bangunan pasti ada IMB kalau dicek tidak sesuai itu, sudah harus diikuti IMB yang sudah ditentukan,” katanya.

Pada intinya kata Edi, semua bangunan harus ada IMB, jika tidak memiliki izin maka akan di setop. “Dan kalau ada IMB tapi tidak sesuai maka akan kita sesuaikan. Kita akan cek di lapangan, apakah sesuai dengan izin atau melanggar ini sudah jelas, denda atau pembongkaran," pungkasnya. (bls/and)

Komentar