DPRD Kritisi Tiga Kebijakan Pemkot

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 450

DPRD Kritisi Tiga Kebijakan Pemkot
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, memberikan sejumlah catatan untuk Pemerintah Kota Pontianak dalam semester dua pemerintahan tahun 2017. 

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin menyampaikan catatan ini berupa rekomendasi yang mesti diperhatikan.

Pertama, soal kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Heri, persoalan IMB bukan hanya bagaimana mempermudah dalam memperoleh izin, tapi lantaran akan ada insentif, sehingga semua komponennya perlu diperjelas. 

Selain itu, jika IMB ke depan akan menjadi syarat administrasi kependudukan, maka pihaknya meminta adanya kemudahan untuk masyarakat yang belum mengurus IMB.

"Bukan sekadar diberi kertas (untuk gambar denah), tapi ada pembinaan. Karena tidak semua masyarakat bisa menggambar," ucapnya, kemarin.

Kedua, terkait laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirtha Khatulistiwa milik Pemerintah Kota. Dengan cakupan layanan yang sudah meningkat menjadi 82 persen, laba PDAM justru berkurang. Hal ini harus jadi perhatian.

"Mohon maaf, dengan direksi sebelumnya, dengan cakupan 77 persen, laba bisa Rp20 miliar lebih, sekarang hanya Rp9 miliar saja. Memang 50 persen sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah tapi ini jadi perhatian kita," jabar politisi Partai Golkar ini.

Ketiga, DPRD juga menyoroti masalah normatif lain. Dewan meminta Pemerintah Daerah berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Heri menerangkan, saat ini tidak terjadi peningkatan, angkanya cenderung stabil.

"Pemerintah Daerah harus ada inovasi untuk meningkatkan PAD. Karena PAD kita cenderung di angka stabil, dulu kenaikan luar biasa," sebutnya.

Heri menjelaskan, di tahun 2010, PAD Pontianak hanya mencapai angka Rp65 miliar saja. Namun di beberapa tahun belakangan sudah mencapai Rp465 miliar. Akan tetap sayangnya, sekarang tidak ada kenaikan signifikan.

"Grafiknya stabil. Kita minta Pemkot Pontianak mendorong pemerintah provinsi dan pusat, ada indikasi DAU kita tidak sesuai dengan apa yang dipagu pusat," pungkasnya. (bls/and)

Komentar