Kotak Suara Transparan Digunakan di Pemilu 2019

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 423

Kotak Suara Transparan Digunakan di Pemilu 2019
Kotak Suara Transparan
PONTIANAK, SP – Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan, salah satunya mengamanatkan Pemilu menggunakan kotak suara transparan.

Komisioner KPU Kalbar, Kasiono mengatakan, bahwa perintah UU ini baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019 mendatang. "Digunakan pada Pemilu Nasional serentak 2019," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/9).

Dia menjelaskan, untuk Pilkada serentak 2018 di Kalbar, tetap menggunakan kotak suara sebagaimana adanya.

"Untuk pemilihan serentak 2018 Kalbar, menggunakan kotak suara yang lama, yakni kotak suara berbahan alumunium yang masih bisa dipakai," terangnya.

Kasiono memaparkan, kotak suara yang digunakan berbahan alumunium atau dari kardus. Saat ini, persediaannya mencukupi untuk Pilkada dan Pilgub 2018 mendatang.

"Pemilihan Gubernur stoknya tersedia atau cukup, karena yang digunakan hanya satu kotak suara. Bagi yang bersamaan/serentak melaksanakan Pilkada seperti lima kabupaten/kota di Kalbar, disediakan dua kotak suara," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, berkenaan kotak suara transparan yang digunakan pada Pemilu 2019, pengadaan perlengkapan pemungutan suara ini merupakan kewenangan KPU RI.

"Baik dalam menentukan bentuk, ukuran, spesifikasi tekni, dan perlengkapan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU. KPU Provinsi sifatnya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh KPU RI," timpal Kasiono.

Amanah kotak suara transparan, disebutkan dalam Pasal 341 Ayat 1 Huruf (a), perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara, harus bersifat transparan yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Sebelumnya, komisioner KPU RI, Ilham Saputra menuturkan kepada wartawan nasional, lembaganya telah membuat delapan opsi bentuk kotak suara. 

Rancang bangun delapan opsi kotak ini, terang dia, rencananya akan dibawa KPU saat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pertengahan Agustus nanti.

"Kemarin kami beri pilihan ada karton tapi ada plastik di tengahnya kayak kaleng kerupuk, itu bisa jadi bahan transparan yang diatur undang-undang. Kemudian ada juga transparan yang dari plastik Tupperware. Jadi kami gunakan beberapa opsi untuk nanti dikonsultasikan ke DPR," jelasnya. (*/umr/and)

Komentar