Pasien BPJS Masih Didiskriminasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 306

Pasien BPJS Masih Didiskriminasi
TUNJUKKAN KARTU – Seorang peserta BPJS Kesehatan Kota Pontianak, menunjukkan kartu yang dimilikinya, Senin (11/9). Berdasarkan hasil survei Lembaga Gemawan, pasien BPJS Kesehatan di Kota Pontianak masih mengalami diskriminasi. Dok SP

Survei Jaminan Kesehatan Pontianak


Peneliti Lembaga Gemawan, Sri Haryanti

Dalam hal pelayanan, masih ada diskriminasi, baik dari dokter atau tenaga kesehatan, maupun pihak rumah sakit lain

PONTIANAK, SP
– Lembaga Gemawan meneliti pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional - BPJS Kesehatan di Kota Pontianak sepanjang Februari sampai Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan metode Partisipatory Action Research (PAR), wawancara, observasi dan investigasi terhadap masing-masing satu rumah sakit, milik pemerintah dan swasta. Hasilnya, masih ada perlakuan diskriminatif pengguna layanan BPJS Kesehatan.

“Dalam hal pelayanan, masih ada diskriminasi, baik dari dokter atau tenaga kesehatan, maupun pihak rumah sakit lain,” ujar peneliti Lembaga Gemawan, Sri Haryanti dalam media briefing di Canopy Center, Senin (11/9).

Sri mengutarakan, dalam hal penanganan, pasien BPJS di rumah sakit mendapat penanganan lamban dan mesti melewati banyak prosedur. Sementara, para pasien umum langsung mendapat tindakan penanganan. 

Malah parahnya, ada temuan, jika mengetahui bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah tersebut berasal dari salah satu rumah sakit swasta di Pontianak, maka pelayanan akan dibedakan.

“Akhirnya pasien ini cari cara agar tidak ketahuan kalau rujukan dari rumah sakit swasta itu, salah satunya dengan tidak menggunakan ambulans dari rumah sakit swasta tadi,” jelasnya.

Sementara menyoal kepuasan pelayanan, tiga dari empat pasien yang didampingi di rumah sakit pemerintah provinsi merasa tidak puas. Alasannya, pelayanan pasien BPJS lebih lama dibanding pasien umum. 

Malah, kata Sri, ada satu pasien peserta BPJS yang mesti menebus obat di luar dengan harga mahal. Namun dua dari empat pasien merasa beruntung memiliki BPJS Kesehatan karena biaya berobat ditanggung.

Hal ini tampaknya bersinggungan dengan wawancara yang dilakukan mengenai tarif atau paket INA CBGs, yakni pembayaran BPJS Kesehatan kepada penyelenggara layanan. Tiga dokter dan dua perawat mengungkapkan tarif yang dikenakan dalam sistem ini begitu kecil. Sering kali tidak sesuai dengan tindakan yang diberikan pada pasien. 

“Mau tidak mau, rumah sakit mencari cara menutupi kekurangan itu. Jika tidak, rumah sakit akan rugi,” imbuh Sri.

Selain itu, kesimpulan penelitian ini juga mengungkapkan dalam soal kepesertaan, SDM, ketersediaan obat, pelayanan hingga tarif dianggap rendah. Sehingga dapat membuka peluang terjadinya fraud (kecurangan) untuk mengambil keuntungan baik oleh peserta maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). 

Potensi ini ada, lantaran kekurangan SDM untuk memvalidasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN-APBD.
"Kesimpulan kita juga, kurangnya transparansi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, terutama pada pelaksana langsung. Juga ada kekurangan kontrol dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan," katanya. 

Saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Pontianak per April 2017 mencapai 65.63 persen. Demi mencapai target 100 persen peserta BPJS Kesehatan, Gemawan merekomendasikan adanya perbaikan layanan, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang memadai dan anggaran yang cukup. 

Khususnya untuk menjamin masyarakat kurang mampu, mengoptimalkan tim koordinasi pelaksanaan program ini untuk melakukan validasi dan verifikasi kepesertaan sehingga tepat sasaran. Mendesak pembentukan tim Fraud, mengoptimalkan kontrol di tiap faskes, dan gencar berpromosi dan sosialisasi, terutama soal hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal ini, Kabid Bagian Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan Pontianak, Wenny Silvia Marinda mengatakan, untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, tak bisa dilakukan BPJS sendiri. Ada pihak lain seperti layanan kesehatan dan peserta itu sendiri.

“Tiap keluhan, ada aturan, sebisa mungkin ketika keluhan masuk, langsung dikoneksikan,” katanya.

Dia pun berharap, peserta dapat melapor jika memang ada hal yang tidak sesuai. Selama ini keluhan tidak datang langsung dari pasien, sehingga pihaknya kesulitan dalam mengambil langkah. Tak dipungkiri, banyaknya pihak yang terlibat membuat tidak semua memiliki pemahaman yang sama.

Pihaknya memastikan, akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Masukan ke stakeholder lain juga rutin dilangsungkan. Namun memang, perlu kerja sama semua pihak untuk menyikapi ini.

“Keluhan sangat tidak kita inginkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi dan kami tidak bisa sendiri,” ungkapnya.

Sayangnya, pihak Dinas Kesehatan tak hadir dalam diskusi tersebut. Pihak pemerintah ini sebenarnya ada dalam daftar narasumber. Fasilitas kesehatan di Pontianak, mulai dari puskesmas dan rumah sakit ada dalam pengawasan mereka. (bls/and)

Komentar