Tiga Raperda Usulan Dewan Tunggu Jawaban Gubernur

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 345

Tiga Raperda Usulan Dewan Tunggu Jawaban Gubernur
PENYERAHAN BERKAS – Pansus DPRD Kalbar menyerahkan berkas penjelasan tiga Raperda kepada Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, untuk dijadikan bahan jawaban kepala daerah, Selasa (12/9). SP/Umar
PONTIANAK, SP – Setelah sepekan lalu, Selasa (5/9), telah disetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda), DPRD Kalbar kembali menyampaikan penjelasan tiga Raperda usulan legislatif kepada pihak eksekutif pada rapat paripurna ke-33 di Balairung Sari DPRD Kalbar, Pontianak, Selasa (13/9) pagi.

Raperda yang dijelaskan yakni Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Watershed atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, dan Rencana Induk Kepariwisataan.

Pimpinan rapat paripurna, Suriansyah mengatakan, munculnya inisiatif dewan atas Raperda DAS Terpadu berangkat dari keprihatinan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Sehingga tujuannya mengurangi risiko emisi kebakaran hutan dan lahan dengan cara pengaturan pengelolaan pemanfaatan daerah aliran sungai," ujarnya.

Dia menjelaskan, secara garis besar Raperda ini sebagai upaya menjaga ekologi di Kalbar dengan membuat payung hukum.

Selain Karhutla, lanjutnya, masalah kekritisan lahan. Misalnya untuk daerah dengan kemiringan tertentu, tidak boleh dilakukan pembukaan lahan.

"Untuk perkebunan atau untuk pertanian, karena berisiko terhadap erosi dan lain-lain," terang salah satu pimpinan di DPRD Kalbar ini.

Menyangkut Raperda Pengelolaan LP2B, kata Suriansyah, ini bertujuan untuk memproteksi keberadaan lahan pertanian khususnya tanaman pangan di Kalbar.

"Agar lahan pertanian tidak beralihfungsi  menjadi lahan pemanfaatan lain, seperti untuk perumahan yang tidak terkendali. Terutama lahan-lahan yang sudah dibangun saluran irigasi teknis," ungkapnya.

Sedangkan, untuk Raperda yang ketiga dimaksudkan adanya grand design pembangunan kepariwisataan.

"Misalnya daerah-daerah yang berpotensi sebagai objek wisata, itu tentu harus ada pengaturannya," kata Suriansyah.

Tak hanya wisata rekreasi, terangnya, tapi Raperda ini juga akan mengatur sektor wisata lainnya, seperti wisata sejarah, budaya, ekowisata, komunitas dan masyarakat.

Setelah menunggu jawaban dari kepala daerah, tiga Raperda ini akan dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalbar. "Mungkin sekitar satu bulan selesai," tuturnya.

Saatnya Diwujudkan

Sementara itu, pihak eksekutif menilai tiga Raperda atas prakarsa legislatif merupakan usulan yang sangat strategis.

"Ketiga inisiatif ini sudah saatnya kita segera wujudkan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, di gedung dewan.

Sustainability lahan pertanian, kata Sekda, sudah sangat serius. Memang lahan di Kalbar cukup luas, namun tidak sedikit lahan pertanian produktif dialih konversikan ke perkebunan sawit ataupun perumahan.

"Oleh karena itu, kita ingin menjamin melalui produk hukum yang akan kita sepakati ini, ke depan lahan pertanian tanaman pangan harus dijamin keberlanjutannya. Dan dia harus dapat menjawab kebutuhan jumlah penduduk, tidak soal sampai berapa jumlah penduduk itu, rakyat harus makan," terangnya.

Demikian pula dengan dua Raperda lainnya, lanjut dia, diharapkan dapat mendorong pembangunan ke depannya.

"Kalau Perda ini memang betul-betul menjadi sebuah usulan inisiatif dewan dan kemudian depannya konsisten mendukung untuk melaksanakan hasil Perda itu, waw. This is the best one," pungkasnya. (umr/and)

Komentar