Tunggakan PKB Ratusan Miliar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 563

Tunggakan PKB Ratusan Miliar
RAZIA – Gelar razia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalimantan Barat, akhir Agustus lalu. SP/Abdul

Pembenahan Sistem Pembayaran Pajak 


Sekda Kalbar, M Zeet Hamdie Assovie
PKB Rp435 miliar, tidak sampai setengah triliun. Jadi bagaimana nih kita harus menjelaskan tentang kapitalisasi ini di masyarakat, masih rendah

PONTIANAK, SP – Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Barat belum sesuai dengan yang diharapkan. Guna menggenjot hasil pajak tersebut, para pejabat yang menangani perpajakan diminta lebih proaktif dalam meningkatkan hasil pendapatan dari PKB tersebut. 

Petugas perpajakan, dinilai memiliki tanggung jawab moril terhadap masyarakat dengan kondisi ini.

"PKB Rp435 miliar, tidak sampai setengah triliun. Jadi bagaimana nih kita harus menjelaskan tentang kapitalisasi ini di masyarakat, masih rendah," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, M Zeet Hamdie Assovie usai membuka acara rapat evaluasi pelayanan Samsat se-Kalbar tahun 2017 di Aula Dapen Bank Kalbar, Kota Pontianak, Rabu (13/9).

Dia mengakui, tidak mudah bagi pejabat yang diberikan amanah meningkatkan pendapatan daerah dari pajak. Sebab, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar taat membayar itu dibutuhkan proses.

"Para pejabat yang memang diberi amanah di bidang ini, tugasnya berat. Tapi tidak boleh marah-marah. Karena harus mengedukasi, pelan-pelan edukasi dijelaskan. Apa maknanya bagi kita, uangnya ke mana, untuk pembangunan bagaimana. Bagaimana mengembangkan infrastruktur daerah dan seterusnya," terangnya.

Belajar dari daerah yang lebih maju, kata M Zeet, penghasilan pajak bisa lebih dari yang ditargetkan.

"Di New Zealand misalnya, pajak itu bisa empat kali lebih besar dari struktur APBN-nya. Kita belum sampai ke situ," ucapnya.

Dia menyebutkan, hal ini disebabkan salah satunya sistem pembayaran pajak yang masih secara manual. "Kalau sistemnya masih manual, orang harus pergi ke Samsat ngurus pajak, pasti tak kuasa. Apalagi jarak jauh," jelasnya.

Maka dari itu, sambung dia, sistem yang mesti dibangun yakni secara online. Terlebih lagi seluruh UPTD di Kalbar telah menerapkan online system.

"Tinggal bersinergi dengan pihak Dirlantas maupun pihak asuransi. Harus satu suara," pintanya.

Banyak Tidak Bayar

Sekda mengungkapkan, hasil riset menyebutkan bahwa antara 30-40 persen warga Kalbar belum membayar pajak. Persentase ini cukup besar.

"Nah itu besar. Kalau bisa didapat angka yang belum bayar pajak saja, kita bisa mendapat angka sampai Rp1 triliun dari PKB," ujarnya.

Guna mempercepat peningkatan pendapatan dari pajak, pihak terkait diimbau untuk segera melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di mana pembayaran pajak melalui online system.

"Harapan saya dengan adanya instruksi Mendagri ini, di mana kita dideadline 1 Januari (2018) sudah harus selesai online systemnya, (pendapatan pajak) ini akan meningkat," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, strategi peningkatan pajak bisa dengan diberlakukannya kembali pemutihan bagi masyarakat yang belum membayar pajak.

"Justru rakyat ini kalau sudah makin banyak tahunnya tak bayar, makin berat dia bayar kalau kita tidak buka keran untuk pemutihan. Oleh karena itu, kita buka lagi pemutihan untuk tiga bulan, mudah-mudah nanti disepakati di rhasil rakor evaluasi ini," harapnya.

Pontianak Tertinggi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalimantan Barat, Samuel mengatakan, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotot (PKB) di Kalbar mencapai sekitar 30 persen. 

Keseluruhan kendaraan bermotor dari berbagai jenis yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta unit, sekitar 400-an ribu unit belum membayar pajak. Akibatnya, ratusan miliar terlewatkan yang seharusnya bisa menjadi tambahan bagi pendapatan daerah.

"Realisasi sekarang kan kita target (PKB) Rp430 miliar. Berarti kalau 30 persen dari itu, ya berarti sekitar Rp120-an miliar, mendekati Rp200 miliar lah yang los," ungkapnya.

Dia mengutarakan, tunggakan PKB tertinggi berada di Kota Pontianak. Hal ini berdasarkan jumlah penduduknya yang banyak, maka banyak pula penggunaan kendaraan bermotor.

"Sesuai dengan jumlah proporsi penduduk, untuk sementara ini karena Kota Pontianak ini paling banyak," kata Samuel.

Tingginya jumlah tunggakan, lanjutnya, tidak berarti tingkat kepatuhan untuk membayar pajak masyarakat Kota Pontianak rendah.

"Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, tidak berarti bahwa di Kota Pontianak ini kesadarannya rendah. Tapi karena jumlah pendudukny yang banyak," terangnya.

Kendati demikian, dia menilai semakin hari kesadaran warga untuk membayar pajak ini meningkat.

“Terbukti dengan berbondong-bondong untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga untuk Kota Pontianak sudah semakin berkurang yang menunggak pajak," jelasnya.

Naik Tiap Tahun

Samuel mengatakan, jumlah kendaraan di Kalbar mengalami peningkatan sekitar 10 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan ini dinilai baik guna menambah pendapatan daerah dari PKB, sehingga target Rp1 triliun sangat dimungkinkan bisa dicapai.

"Inikan juga potensi. Ini akan mengarah ke target Rp1 triliun untuk PKB dan alat-alat berat," ujarnya.

Berkenaan dengan instruksi Mendagri untuk pembayaran pajak secara online system, BPKPD Kalbar akan mengupayakan bisa direalisasikan sebelum waktu yang telah ditentukan.

"Kita akan upayakan sebelum 1 Januari 2018 itu sudah berjalan. Makanya sekarang kita sedang bersinergi dengan semua stakeholder, dari kepolisian, dari Jasa Raharja, dengan perbankan Bank Kalbar dalam hal ini," katanya.

Untuk merealisasikan instruksi tersebut, kerja sama multipihak ini akan menyiapkan aplikasi transaksi pajak non tunai.

"Transaksi non tunai ini sudah kita mulai dengan Samsat online. Samsat online ini artinya, kita bisa bayar pajak kendaraan bermotor atau pengurusan administrasi kendaraan bermotor di mana saja. Tidak terbatas domisili asal," jelasnya. (umr/and)

Komentar