Pelaku Usaha Diimbau Penuhi Hak Konsumen

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 245

Pelaku Usaha Diimbau Penuhi Hak Konsumen
RAZIA SNI – Gelar razia label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk kelistrikan, dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, beberapa waktu lalu. Dok.SP
PONTIANAK, SP – Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalimantan Barat, meminta pelaku usaha memenuhi hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepala Disperindag Kalbar, Muhammad Ridwan mengatakan, seperti penjualan barang harus memenuhi standar. Sejalan juga dengan kebijakan dari Badan Standarisasi Nasional yang menetapkan 105 produk yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Jadi, jika tidak standar tidak boleh dijual karena bisa menjadi masalah di kemudian hari. Seperti kabel listrik, harus menggunakan yang berstandar nasional Indonesia," ujarnya, kemarin.

Ridwan menerangkan, penetapan SNI bertujuan untuk melindungi konsumen. Maka dari itu, produk yang telah memenuhi standar diberikan tanda SNI pada produknya.

"Apabila suatu produk tertentu telah diwajibkan SNI namun tidak memiliki tanda SNI, maka produk tersebut tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Indonesia," terangnya.

Di samping itu, hak konsumen lainnya adalah mengenai informasi produk yang dijual. Ridwan mengingatkan, agar pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap untuk produk yang dijualnya. Jangan sampai informasi itu tidak lengkap, karena dapat merugikan konsumen.

Pemberian informasi yang tidak benar ke konsumen, itu perbuatan yang dilarang. Misalnya saja, membeli susu dan menyebutkan bakal mencerdaskan anak. Padahal pada kenyataannya tidak ada yang spesial dari susu itu. 

“Jelas itu informasi yang tidak benar. Atau mengenai diskon yang diberikan, ternyata faktanya tidak. Ini sudah melanggar sesuai perintah UU," paparnya.

Dia kembali mengingatkan, agar pelaku usaha tidak ingkar janji terhadap produk yang dijual kepada konsumen. Seperti usaha properti pengembang perumahan.

"Pengembang juga punya kewajiban memasukkan apa yang disampaikannya. Jika menyampaikan soal listrik, maka wajib. Jika tidak, maka sudah melanggar perjanjian," tegasnya.

Dia mengatakan, informasi ini penting untuk disampaikan supaya para konsumen tahu akan haknya sebagai pembeli. "UU itukan tidak diartikan menekan pelaku usaha, tapi memberikan perlindungan konsumen," jelasnya.

Tak hanya kepada konsumen, sambungnya, UU 8/1999 juga terdapat hak bagi pelaku usaha. Disebutkan, mendorong pelaku usaha untuk memproduksi komoditinya dengan nilai kejujuran. Dengan demikian, kedua belah pihak diuntungkan.

Apabila konsumen ada yang merasa dirugikan dalam pembelian barang, Ridwan menyarankan melaporkan hal tersebut.

"Jika menganggap tak sesuai, bisa sampaikan pengaduannya ke BPSK atau Disperindag. Ini jadi perhatian bersama, jangan sampai konsumen membeli barang tapi malah menimbulkan penyakit atau dirugikan," pungkasnya. (umr/and)