Midji Mengeluh Kekurangan PNS

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 522

Midji Mengeluh Kekurangan PNS
PELANTIKAN – Pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (14/9). SP/Balasa

Pemkot Berharap Moratorium Dicabut


Wali Kota Pontianak, Sutarmidji
Harusnya 0,87 itu meningkat jadi 0,9 karena jumlah penduduk bertambah. Nah, kalau jumlah penduduk yang dilayani bertambah, sementara jumlah pelayan itu berkurang, ini satu waktu, saya rasa dua tahun lagi akan ada masalah

PONTIANAK, SP
– Wali Kota Pontianak, Sutarmidji memprediksikan jika moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus berlangsung hingga dua tahun ke depan, pemerintah daerah akan kelabakan. 

Menurutnya, krisis pelayanan bisa saja terjadi di daerah yang wilayahnya luas. Pontianak beruntung memiliki jarak dekat satu sama lain.

“Wartawan boleh catat, dua tahun lagi bisa jadi masalah dalam pelayanan publik. Karena yang dilayani tidak sebanding dengan yang melayani, apalagi untuk Kalimantan,” katanya, Jumat (15/9).

Dia menerangkan, rasio PNS di Kota Pontianak idealnya 0,87 persen. Saat ini angkanya sudah di bawah itu. Untuk angka pasti, masih dalam perhitungan. Keadaan ini akan berpengaruh jika penduduk terus bertambah.

“Harusnya 0,87 itu meningkat jadi 0,9 karena jumlah penduduk bertambah. Nah, kalau jumlah penduduk yang dilayani bertambah, sementara jumlah pelayan itu berkurang, ini satu waktu, saya rasa dua tahun lagi akan ada masalah,” jabarnya.

Secara umum, jika wilayah luas tentu jumlah PNS perlu disesuaikan dengan standar layanan. Bila terus menerus moratorium, krisis pelayanan akan terjadi. Sutarmidji menambahkan, selama ini Pontianak cukup aman lantaran memanfaatkan teknologi informasi untuk menutupi kekurangan. Namun tidak semua bisa diatasi.

“Terutama guru, kalau kota mungkin bisa regrouping sekolah. Kalau di daerah lain tidak mungkin,” katanya.

Dia menjabarkan, jika guru harus mengajar 24 jam sementara jarak satu sekolah dengan sekolah lain mencapai 10 kilometer, tentu jadi masalah. Waktu akan habis di jalan. Oleh karenanya kebijakan moratorium ke depan harus ditinjau ulang.

“Harus dihitung betul, jangan buka untuk kementerian saja. Kementerian itu tidak perlu banyak pegawainya. Banyak pegawai memangnya bisa cepat melayani, lama juga kan? Saya lihat harusnya yang diperkuat itu daerah, kan kewenangan itu yang tak perlu ke pusat harusnya ke daerah. Ini akibatnya tarik-menarik kewenangan,” jelasnya.

Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pemerintah Kota Pontianak memang menerima mutasi pegawai. Akan tetapi Mijdi berujar, banyak pegawai mutasi yang malas. Hal itu bisa jadi diakibatkan lingkungan kerja yang lama.

“Makanya kami ketat. Kalau hasil tes cukup potensial saja, saya tidak akan terima. Karena logikanya daerah tidak akan melepas PNS terbaiknya,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pontianak, kebutuhan ASN di Pontianak mencapai 4.481. Sementara jumlah yang pensiun di tahun ini diperkirakan 223 pegawai. Itu di luar mereka yang mengajukan pensiun dini.

Dari total 4.481 kebutuhan ASN di Pontianak tahun ini, 2.858 di antaranya kebutuhan ASN di Dinas Pendidikan, 306 Dinas Kesehatan, 285 di RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie dan 1.032 sisanya dari dinas lain. Jumlah kebutuhan itu lebih sedikit dari perkiraan kebutuhan tahun 2018 yang mencapai 4.776 dan tahun 2019 yang menyentuh angka 4.970.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Pontianak, Khairil Anwar menerangkan untuk menutupi kekurangan, pihaknya menerima mutasi. Namun penerimaannya dilakukan secara ketat, agar formasi yang dibutuhkan dan diterima sesuai. 

Selain itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji juga telah memerintahkan OPD pelayanan tak terpaku dalam aturan jam kerja 07.10-15.15 WIB.

“Sekarang sudah melebar dengan buka hari Sabtu, kemudian menyediakan fasilitas secara online. Artinya dengan kurang tenaga, jam waktu diperpanjang, diberi kemudahan juga pada masyarakat agar bisa menerima pelayanan dari rumah dengan sistem online. Misalnya di BP2T dan kelurahan,” jelas Khairil.

Pemkot tak mungkin mengangkat pegawai honorer karena dilarang oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Keleluasaan hanya diberi untuk merekrut tenaga harian lepas dan sifatnya tidak mengikat.

Perekrutan itu pun terbatas hanya pada formasi yang tidak ada PNS. Misalnya supir dan cleaning service. (bls/and)

Komentar