Independen Wajib 300 Ribu Dukungan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 338

Independen Wajib 300 Ribu Dukungan
SOSIALISASI – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, tengah menyosialisasikan dua keputusan baru menyangkut jumlah kursi dan suara sah parpol dan calon perseorangan untuk Pilgub Kalbar 2018 mendatang, Senin (18/9). SP/Umar

KPU Kalbar Sosialisasi Pilgub 2018


Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati
Maka kita masuk di dalam 8,5 persen. Maka sekurang-kurangnya untuk dukungan calon perseorangan itu 300.883 dukungan, dan tersebar di paling sedikit delapan kabupaten/kota

PONTIANAK, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, menetapkan persyaratan dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2018, diakumulasikan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Pemilu terakhir dan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan tahun lalu, serta yang belum melaksanakan Pilkada.

Syarat ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2017. Jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Pilgub 2018 adalah 8,5 persen dari jumlah DPT sebanyak 3.539.795 pemilih.

"Maka kita masuk di dalam 8,5 persen. Maka sekurang-kurangnya untuk dukungan calon perseorangan itu 300.883 dukungan, dan tersebar paling sedikit di delapan kabupaten/kota," paparnya, Senin (18/9).

Persyaratan tersebut disahkan dalam sosialisasi dua keputusan KPU Kalbar yang baru, di Aula KPU Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh partai politik, calon perseorangan serta awak media. 

"Pertemuan hari ini adalah sosialisasi yang kami lakukan kepada partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan, untuk proses pencalonan baik dari jalur partai politik, gabungan partai politik, atau pun perseorangan," ujar Umi.

Umi menjelaskan, dukungan calon perseorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik (e-KTP). Kalau pun pemilih belum memiliki identitas tersebut, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah setempat.

Pada kesempatan itu, ada dua calon perseorangan yang hadir. Di antaranya Kartius, yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kalbar. Serta, Rafael Syahyudi. 

Dalam Keputusan KPU Kalbar Nomor 25 Tahun 2017, juga dijelaskan mengenai jumlah kursi dan suara sah parpol pada Pemilu 2014. Parpol maupun gabungan parpol, kata Umi, boleh mendaftarkan bakal calonnya bila telah memiliki 20 persen perolehan kursi di DPRD Provinsi atau 25 persen suara sah.

"Sudah kami tetapkan, 20 persen kursi dari 65 kursi yang ada di DPRD Kalbar adalah 13 (kursi). Jadi, untuk dapat mengajukan pasangan calon, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi jumlah minimal 13 kursi," jelasnya.

Umi menerangkan, ada partai dalam hal ini PDIP yang bisa memenuhi 20 persen kursi. “PDIP itu 15 kursi, jadi sudah lebih dari 20 persen," katanya.

Kendati demikian, dia menerangkan, pencalonan ini tetap menjadi hak masing-masing partai politik, apakah untuk mengajukan sendiri atau bergabung dengan partai politik lain. “PBB tidak memiliki kursi, maka tidak bisa mengajukan kandidat," imbuhnya.

Siapkan e-KTP 

Sebelum tahapan pemutakhiran DPT di KPU terlaksana, Disdukcapil Kalbar menargetkan perekaman KTP elektronik (e-KTP) segera rampung.

"Kita akan usahakan sedapat mungkin, karena kita sudah ditargetkan secara nasional mencapai angka 100 persen perekaman tahun ini," ujar Kepala Disdukcapil Kalbar, Y Anthonius Rawing.

Dia menyebutkan, per tanggal 30 Juni 2017, data perekaman semester pertama yang sudah rampung mencapai 74,36 persen. Sedangkan berdasarkan data pelayanan yang nantinya diakumulasikan dengan perekaman semester kedua, perekaman bisa mencapai 90 persen.

"Berdasarkan data pelayanan, perekaman kita sudah mencapai angka 90 persen," katanya.

Rawing menuturkan, kendala dalam perekaman KTP elektronik yang dihadapi saat ini yakni masalah teknis.

"Kita masih krisis energi. Sinyal, internet juga menjadi permasalahan. Karena data penduduk yang direkam itu harus kita kirimkan online ke server pusat," terangnya.

Masalah lainnya, sebutnya, menyangkut peralatan perekaman. Terdapat sekian persen alat yang rusak.

"Sebenarnya semuanya bisa bekerja, tapi sekian persen itu nyaris tidak bisa bekerja secara memadai, alat perekaman yang dipakai di kecamatan-kecamatan. Praktisnya sekarang sekitar 60 persen saja yang bisa bekerja," ungkapnya.

Kendati demikian, Rawing memstikan hal ini akan segera ditangani pihak Pemerintah Pusat. “Mereka akan mengatasi solusi itu dengan cara memperbaiki akhir bulan ini rencananya," imbuhnya.

Mengenai masalah identitas ganda dalam Pemilu kelak, Rawing memastikan hal tersebut tidak akan terjadi.

"Karena sekarang semua data kita kirim ke pusat untuk ditinggalkan. Jadi pada saya pengiriman itu, sudah tersortir apabila ada identitas ganda," terangnya.

Untuk mengantisipasi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, Disdukcapil akan memberikan surat keterangan.

"Makanya semua kabupaten/kota melakukan sistem jemput bola. Melakukan perekaman sampai ke pelosok-pelosok walupun sifatnya offline,” terangnya. 

Berdasarkan perekaman itu, data diperoleh maka mereka berhak mendapatkan dokumen kependudukan dalam berupa Surat Keterangan (Suket), yang kapasitasnya sama dengan KTP.

Dia menyebutkan, daerah yang masih rendah perekaman e-KTP lebih banyak di daerah perhuluan Kalbar.

"Sintang, Melawi, termasuk Bengkayang juga masih. Daerah-daerah yang agak susah dijangkau. Karena luasnya wilayah kita, jadi jangkauan yang sulit itu yang menjadi permasalahan untuk membuat perekaman secepatnya,” ungkapnya.

Selain itu, permasalahan lainnya juga pada minimnya kesadaran warga terkait pentingnya perekaman e-KTP. (umr/and)

Komentar