Pelaksanaan Hukum Kebiri Dianggap Mandul

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 417

Pelaksanaan Hukum Kebiri Dianggap Mandul
Ilustrasi. (SP)
PONTIANAK, SP – Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kekerasan Seksual terhadap Anak, seolah tak ada artinya di lapangan. Apalagi terkait hukuman tambahan, seperti kebiri. Dalam pelaksanaannya, Perppu itu seakan mandul di pelaksanaan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur semakin menjadi. Baru-baru ini, Tim Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap tiga orang pelaku prostitusi anak yang beroperasi lewat media sosial. Mereka memperjualbelikan video prostitusi anak sesama jenis melalui grup medsos Video Gay Kids (VGK).

Di Kalbar, kasus kekerasan terhadap anak juga terus terjadi. Bahkan, dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dosen kampus negeri di Pontianak, hingga sekarang tidak pernah diselesaikan. Meskipun dosen tersebut sudah dijadikan tersangka. Artinya, penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak berjalan dengan baik.

Kabar terbaru, ada usulan terhadap kekerasan anak diambil hak BPJS, menaikkan pajak, atau pencabutan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berkenaan dengan ide tersebut, Wakil Ketua KPAID Kalbar Hasanah mengatakan, jika ide ini juga diikuti dengan pencabutan hak-hak lainnya, maka silakan saja diterapkan.

"Hampir semua hak untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, itu (pelaku) tidak mendapatkannya lagi. Kalau (ide) ini diterjemahkan seperti ini, ya mungkin kita bisa terima saja," katanya kepada Suara Pemred, Kamis (21/9).

Ia menilai, disamping penerapan hukuman pidana, pencabutan hak sama juga dengan menambah hukuman bagi pelaku. "Kalau kita cermati, itu lebih kepada sanksi sosial," ucapnya.

Namun secara pribadi, Hasanah tidak setuju dengan ide sanksi tersebut. Karena kadangkala, pelaku yang sudah diberikan sanksi sosial, tidak berdampak secara signifikan.

"Apalagi kalau sampai pelakunya ini mungkin secara status sosial, kemapanan lebih," ujarnya.

Menurut Hasanah, diterbitkannya PP Kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, merupakan upaya yang sudah sangat maksimal dari pemerintah. Bahkan, jarang sekali negara-negara lain mengeluarkan payung hukum seperti ini.

Namun demikian, sejak peraturan ini dikeluarkan, belum sekali pun aturan ini diterapkan. "Belum ada satu pun kasus kekerasan seksual pada anak ini yang kita tahu, hukumannya oleh majelis hakim, itu dilakukan. Sejauh ini semua pelaku kejahatan seksual hanya diberi pidana. Kita tidak tahu pertimbangan majelis hakim PP ini tidak dilaksanakan," katanya.

Ia mengungkapkan, kasus kekerasan di Kalbar pada tahun ini terjadi peningkatan. Tahun 2017, ada sekitar 10-12 pengaduan. Tahun 2016, sekitar 16 kasus.

Ia menegaskan, kekerasan seksual terhadap anak, salah satu faktor penyebabnya adalah peranan media. "Mulai dari televisi, koran dan segala macam itu, mempertontonkan konten-konten pornografi," ungkapnya.

Sebelumnya, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI (Mappi FHUI), Adery Ardhan Saputro menyebut, harus ada perubahan perspektif dan paradigma dalam menghapus kekerasan seksual. Sebab, pemberian hukuman pidana tidak selalu menjadi jalan keluar.

"Intinya, penanggulangan kekerasan seksual harus dengan mengubah perspektif dan paradigma. Penanggulangan tidak selalu dengan hukuman. Pencegahan penting, pemulihan korban amat sangat penting," ujar Adery.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dibanding dengan hukuman pidana. Cara tersebut antara lain pencabutan BPJS, menaikkan pajak, atau pencabutan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tak Maksimal

Ombudsman RI tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurut mereka, sistem pemidanaan yang ada sekarang adalah bentuk sistem koreksi pada pelaku sekaligus memberikan efek jera.

"Tidak setuju (kalau hanya pencabutan BPJS). Pemidanaan dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah upaya corectional system, termasuk untuk kasus kekerasan seksual. Ini bagian penting untuk memberikan efek jera, sekaligus pendidikan bagi pelaku," ujar komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu.

Ninik mengakui, saat ini sistem pemidanaan di Indonesia belum berjalan baik. Termasuk dalam perbaikan perilaku kekerasan seksual. Namun tetap saja, bila sanksinya hanya berorientasi ekonomi tanpa adanya pemberian efek jera, tidak akan menyelesaikan masalah.

“Pendekatan penghukuman yang berorientasi pada ekonomi tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada upaya penguatan kapasitas bagi pelaku cara menghargai martabat kemanusiaan, kepada pelaku, keluarga pelaku," tegasnya.

Rehabilitasi, itulah yang menjadi saran dari Ninik. Dia mengatakan, rehabilitasi juga tidak harus dengan pemenjaraan. Penyelesaian kekerasan seksual tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku saja, dan melupakan korban. Korban pun harus direhabilitasi dan dipulihkan kondisinya.

"Maka konsep restorative justive yang prinsipnya dapat mempertemukan korban dan pelaku, untuk kembali martabat kemanusiaannya dapat menjadi alternatif," tutupnya.

Dihukum Mati

Anggota DPRD Kalbar sekaligus Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan, hukuman yang layak bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman mati.

Menurutnya, jika pelaku seksual terhadap anak ini adalah orang dewasa, maka yang bersangkutan merupakan orang yang sudah mati akalnya. Oleh karenanya, hukuman bagi orang semacam ini, tidak perlu memandang rasa kemanusiaan.

"Ini anak lho, yang belum begitu mengerti apa-apa. Masa depan mereka sudah dihancurkan. Pasti kekerasan seksual ini dilakukan secara pemaksaan. Makanya, sudah hukuman mati saja," katanya.

Mengenai ide penghapusan hak pelaku yang diberikan pemerintah seperti BJPS, menaikan pajak, dan hak lainnya, ide tersebut menandakan hukuman berat dimungkinkan untuk tidak diberlakukan.

Terlebih lagi, PP Kebiri hingga kini belum juga satu pun diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. "Nah, ini kita minta aparat penegak hukum tegas menjalankan aturan yang sudah ada. Kebiri itu sudah betul. Tapi kalau saya, mintanya dihukum mati," pungkasnya. (tim sp)