Langganan SP 2

AJI Pontianak Lawan Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 88

AJI Pontianak Lawan Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat
LAWAN KRIMINALISASI - Jurnalis yang tergabung di AJI Pontianak, bersama mahasiswa, NGO, dan masyarakat, menyelenggarakan nonton bareng pemutaran film karya Dandhy Dwi Laksono berjudul Jakarta Unfair di Pontianak, Sabtu (23/9). (Bls/SP)
Dandhy Dwi Laksono, pimpinan rumah produksi Watchdoc dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur ke Subdit Cyber Crime Polda Jatim, beberapa waktu lalu.

Artikel di Facebook Dandhy yang berisi perbandingan kepemimpinan mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dianggap mencemarkan nama baik Ketum PDI-Perjuangan itu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, pelaporan itu bentuk kriminalisasi. Apa yang disampaikan Dandhy, semuanya fakta yang bisa dicari referensinya bahkan dengan sekadar berselancar di mesin pencarian Google.

Dukungan untuk Dandhy pun berdatangan. Salah satunya lewat tagar #KamiBersamaDandhy di media sosial. Tak hanya itu, simpati juga dihaturkan dengan cara lain. Misalnya dengan menggelar nonton bareng dan diskusi film karya Dandhy, sebagaimana yang dilakukan AJI Pontianak, di Sekretariat AJI Pontianak, Jalan Aliayang, Pontianak Kota, Sabtu (23/9) malam.

Kasus kriminalisasi Dandhy menambah daftar panjang pengekangan kebebasan berpendapat, dalam pelukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebut saja Prita Mulyasari. Ibu rumah tangga yang dikenakan pasal karet UU ITE, lantaran menulis curahan hatinya di surat elektronik, soal pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional pada 2009. Saat itu, muncul gerakan simpati “Koin untuk Prita” yang meramaikan Indonesia.

Ada pula kasus yang belum lama ini padam. Komika Muhadly Acho yang dilaporkan manajemen PT Duta Paramido Sejahtera, pengelola Apartemen Green Pramuka, atas dugaan pencemaran nama baik. Dasar pelaporan itu adalah, tulisan Acho di blog pribadinya menyoal pelayanan apartemen tersebut.

Munculnya kasus-kasus macam ini disebut Dosen Fakultas Hukum Untan, Hermansyah, lahir dari cara pandang terhadap hukum. Akademisi ini memang jadi pembicara bersama Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari dalam diskusi tersebut. Sebelum diskusi, lebih dari seratusan peserta yang hadir menonton Jakarta Unfair, film dokumenter garapan Dandhy.

Hermansyah mengatakan, sebelum era sekarang, pasal karet macam pasal 27 dalam UU ITE, sudah ada di masa Orde Baru. Undang-undang yang ada saat itu dinilai subversif. Misalnya salah satu pasal yang menyebutkan, “Barang siapa merongrong negara...”.

“Merongrong negara” dalam pasal ini tidak dijelaskan secara gamblang. Tafsirnya pun jadi demikian subjektif. Hukum dijadikan sarana mempertahankan kekuasaan.

Namun, sebenarnya pandangan terhadap hukum punya varian. Misalnya hukum konstruktif yang mengakui pluralitas dalam masyarakat. Sebagai contoh, di salah satu pasar di Brazil, hukum negara tidak berlaku dalam waktu-waktu tertentu.

“Soal ekonomi diserahkan ke masyarakat, walau sebenarnya ada yang bertentangan. Kenyataannya itu buat pendapatan warga lebih banyak,” imbuh Hermansyah.

Di Indonesia, dikenal hukum progresif. Mereka yang melihat hukum, dengan tidak terperangkap pada teks tertulis. Sayangnya, hanya segelintir orang yang memaknai ini.

Lantas mengapa undang-undang begitu mudah digunakan untuk melakukan kriminalisasi? (kristiawan balasa/lis)