Langganan SP 2

Pemkot Ingin Dilibatkan Awasi Dermaga

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 201

Pemkot Ingin Dilibatkan Awasi Dermaga
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan dermaga-dermaga untuk kepentingan sendiri, semestinya turut diawasi Pemerintah Daerah lewat Dinas Perhubungan. Namun saat ini, Pemerintah Kota Pontianak justru tidak dilibatkan dalam pengawasan tersebut.

"Dermaga untuk kepentingan sendiri seharusnya perhubungan mengaturnya secara ketat, berikan Pemda ruang untuk ikut mengawasi, sekarang ini kita tidak punya ruang untuk ikut mengawasinya," ujarnya, Senin (25/9).

Dia berharap ke depan Pemkot dilibatkan dalam pengawasan dermaga. Saat ini pihaknya hanya ikut dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Saya minta ke depan kita (Pemkot)  punya ruang untuk mengawasi dermaga yang ada. Sekarang ini kita hanya dilibatkan dari sisi IMB saja, sedangkan dari sisi operasional tidak memiliki ruang untuk Pemkot mengawasi, tidak punya ruang sama sekali," ucapnya.

Kebijakan pengawasan hanya dimiliki pihak Syahbandar, Pelindo dan pihak lain yang memiliki regulasi di bidang kepelabuhan. Tapi sayangnya, koordinasi tak pernah dijajaki padahal semua berada di wilayah Kota Pontianak.

"Hampir tidak pernah koordinasi dengan Pemerintah Kota. Tapi di sana ada KPLP, ada Airud dan KP3L, untuk mengawasi itu," pungkasnya.

Kota Pontianak sebagai wilayah perdagangan dan jasa memang mesti dapat perhatian khusus. Mobilitas yang tinggi, menuntut pengawasan penuh. Apalagi kota ini bisa diakses dari banyak jenis transportasi. 

Sungai Kapuas pun menjadi salah satu tempat bongkar muat barang yang harus dapat pengawasan penuh.

Sementara itu, Kepala Dinas  Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Junaidi membenarkan hal tersebut. Selama ini pihaknya hanya menangani soal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Sementara soal izin operasional tetap ada di pemerintahan provinsi.

"Sejauh ini memang dermaga yang ada di dalam Kota Pontianak memiliki izin semua dari Pemkot Pontianak, namun hanya sekadar izin IMB dan izin gangguan saja," ungkapnya.

Selama ini, pihaknya hanya menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi. Semua perizinan diurus di sana sebagai syarat wajib.

"Semuanya diwajibkan memenuhi izin provinsi dulu sebagai syarat, dan kalau sudah ada izin provinsi, baru kota bisa mengeluarkan izin," pungkasnya. (bls/and)