Fraksi Berikan Catatan ke Gubernur Soal Nota Keuangan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 272

Fraksi Berikan Catatan ke Gubernur Soal Nota Keuangan
PENYERAHAN - Juru bicara dari fraksi partai di DPRD Kalbar, menyerahkan pandangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Gubernur sebelumnya, kepada Sekda Kalbar M Zeet, Selasa (26/9). SP/Umar
PONTIANAK, SP – Delapan fraksi di DPRD Provinsi Kalbar, memberikan catatan kepada Gubernur Cornelis, terkait penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018.

"Agar pada tahun anggaran 2018 ini, pengerjaan seluruh ruas jalan provinsi dapat dioptimalkan, sehingga semua ruas jalan provinsi dapat segera dalam kondisi yang fungsional," ujar juru bicara Fraksi PDIP Eka Kurniawan, usai Rapat Paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar, Selasa (26/9).

Selain itu, juga disinggung berbagai hal lainnya. Di antaranya masalah penanganan pasca banjir, perbaikan gedung sarana olahraga, perbaikan infrastruktur di daerah yang memang membutuhkan pembangunan dan lain sebagainya.

Juru bicara Fraksi Golkar, Bong Cin Nen menegaskan, pihaknya meminta kepada eksekutif agar melaksanakan APBD secara amanah.

"Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, agar rancangan APBD ini dapat disampaikan secara transparan dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kalbar," ujarnya.

Menanggapi catatan ini, Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, harapan dari dewan yang disampaikan setiap tahunnya hampir sama. Menyangkut permintaan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Namun yang menjadi kendala adalah ketersediaan dana.

"Selalu kita katakan, memang dana kita ini tidak pernah cukup," ujarnya.

Dia menjelaskan, alokasi dana perimbangan saat ini masih kurang. "Mestinya kita di tahun 2018 ini dapat tambahan Rp315 miliar. Tapi kondisi di daerah kita juga tahu, bagaimana formulasi keuangan. Bahwa sekarang ekonomi lagi cooling down," ungkapnya.

Dia menuturkan, Pemprov terus berupaya agar ketergantungan daerah dengan pusat tidak terjadi ke depannya.

"Pelan-pelan bisa kita lepaskan, dalam konteks kemampuan kita mengelola sumber daya. Bagaimana sumber daya itu bisa menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Sudah saatnya Kalbar ini kota kreativitas, kreatif untuk punya income di semua sektor. Baik sektor hulu maupun sektor hilir," jelasnya.

Terkait dengan pandangan dewan pada rapat paripurna kali ini, pihak eksekutif akan memberikan pandangannya hari ini, Rabu (27/9). 

Sebelumnya, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan pihak eksekutif, Senin (25/9), ditargetkan Rp4.929.607.573.200. Volume APBD ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.758.708.866.000 yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp1.509.612.639.000. 

Retribusi daerah sebesar Rp40.251.850.000. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp71.844.377.000. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp137 miliar.

Dana perimbangan sebesar Rp3.161.160.345.200  yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, hasil bukan pajak sebesar Rp211.521.168.923. 

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.838.664.521.277. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.110.981.655. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp9.731.362.000 terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp2.331.362.000. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp7,5 miliar. (umr/and)