Kejari Masih Pelajari Tipikor IAIN

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 314

Kejari Masih Pelajari Tipikor IAIN
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pontianak yang baru saja dilantik, Juliantoro mengatakan, masih mempelajari kasus dugaan korupsi di lingkungan IAIN Pontianak dengan tersangka HS, sejak dilimpahkan ke Kejari Pontianak, oleh penyidik Polresta Pontianak pertengahan Agustus lalu.

"Saat ini, sedang saya pelajari, untuk mengetahui di mana macetnya, dan saya juga belum dapat penjelasan dari jaksa yang menangani kasus tersebut," ungkapnya, saat serah terima jabatan di Kejari Pontianak, Rabu (27/9).

Dalam kasus tersebut, telah menyeret lima orang, di antaranya ketua panitia, Fahrijandi, pejabat pembuat komitmen, Dulhadi, pihak ketiga Richad dan Hamdani, serta Rektor IAIN Pontianak, HS.

Empat dari lima tersangka, selain HS telah divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara satu tahun. Kemudian, 2017 pihak Polresta Pontianak kembali menetapkan sekretaris proyek, yakni Hl sebagai tersangka baru.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol M Husni Ramli menyatakan, pihaknya telah melakukan pengalihan tanggung jawab penyidikan, untuk kasus dugaan korupsi di lingkungan IAIN dengan tersangka HS, karena sudah masuk tahap dua.

Proses penyidikan lumayan alot, sekitar satu tahun, hingga ditingkatkannya berkas perkara menjadi tahap dua dan dilimpahkan ke Kejari Pontianak.

Husni menambahkan, dugaan korupsi kasus pengadaan meubeler di rumah susun khusus mahasiswa IAIN Pontianak, menggunakan dana dari APBD Kalbar dengan kerugian negara sebesar Rp525 juta dari total anggaran Rp2 miliar.

Husni menyatakan, penyelidikan kasus itu berdasarkan hasil audit BPKP Kalbar terhadap proyek pengadaan meubeler yang dilakukan tahun 2012 dengan menggunakan anggaran APBN Provinsi Kalbar. 

Sementara, pihak Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar, berharap pejabat Kasipidsus yang baru dilantik, mampu menunjukkan komitmen memberantas korupsi.

 “LAKI dan masyarakat siap dukung Kejari Pontianak dalam pemberantasan korupsi,” kata Ketua Umum LAKI Kalbar, Burhanuddin.

Selain itu, dia menilai penanganan tipikor pengadaan meubeler di IAIN Pontianak lamban. Padahal, perkara tersebut terbilang sepele. Belum lagi menyangkut sikap Kejari Pontianak, yang tidak menahan HS meskipun telah dilakukan tahap dua penyerahan alat bukti dan tersangka.

“Bila memang tersangka tidak ditahan oleh Kejari, maka hal tersebut sangat memprihatinkan dalam komitmen pemberantasan korupsi. Tersangka korupsi harus ditahan, karena beda dengan perkara lain,” ujarnya.

Menurutnya, lembaga penegak hukum yang tidak mampu menahan seorang tersangka korupsi, dapat diragukan komitmennya. “Masyarakat tentu akan bertanya. Apa adil tersangka pidana curi ayam ditahan sedangkan tersangka yang jelas merugikan rakyat tidak ditahan?” tanyanya. (ang/ant/and)

Komentar