Outsourcing PLN Tuntut Kejelasan Nasib

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1681

Outsourcing PLN Tuntut Kejelasan Nasib
TUNTUT KEJELASAN – Pekerja outsourcing PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar, saat menggelar aksi di Kantor PLN, Jalan Ahmad Yani, Jumat (29/9). Mereka menuntut kejelasan nasib terkait pengangkatan sebagai karyawan tetap yang tak kunjung terealisasi. SP/Abdul

Demo Kantor PLN Kalbar


Sabri, Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri,
Kami ini seolah diperdagangkan. Padahal pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan inti PLN

PONTIANAK, SP – Ratusan pekerja outsourcing yang dikontrak bekerja di PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar, dari berbagai daerah mendatangi Kantor PLN Kalbar di Jalan Ahmad Yani I, Jumat (29/9) petang.

Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasinya, agar perusahan pelat merah ini segera memberikan kejelasan status mereka sebagai karyawan tetap di PLN. 

Permintaannya tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, rata-rata para pekerja outsourcing ini sudah belasan bahkan puluhan tahun menjadi tenaga kontrak di PT PLN Persero Wilayah Kalbar. Namun sampai sekarang, mereka tak juga diakomodir untuk menjadi karyawan tetap. 

Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri, Sabri mengatakan, rata-rata pekerja outsourcing ini bertugas mengurusi pekerjaan inti. Seperti misalnya, pelayanan jaringan, pencatat meteran dan lain sebagainya. 

"Ini yang teman-teman outsourcing ini mengerjakan pekerjaan ini semua," katanya, saat diwawancarai di Kantor PLN Kalbar.

Menurutnya, persoalan ketidakpastian status karyawan tenaga outsourcing di PT PLN Wilayah Kalbar sudah berlangsung lama. Bahkan mereka sudah berjuang sampai ke Parlemen RI, supaya status pekerja outsourcing ini diakomodir menjadi karyawan tetap.

"Kita pernah dengar pendapat dengan Komisi IX, DPR RI. Dan DPR RI Komisi IX sudah mengeluarkan rekomendasi, bahwa posisi status karyawan PLN outsourcing itu sudah tidak ada lagi. Dia harus menjadi karyawan tetap di perusahaan PLN. Namun sekarang posisi tenaga OC ini seolah tidak diakui," papar Sabri.

Bahkan ironisnya lagi, menurut Sabri, karyawan outsourcing tersebut seolah-olah diperdagangkan. 

"Saat ini teman-teman sekarang posisinya tidak jelas. Sekarang malah mau divendorkan atau menjadi tenaga pekerja borongan. Ini kita tidak terima. Jadi status kejelasan pekerjaan kita ini tidak jelas," ungkapnya.

Dengan peraturan itu, dijelaskan Sabri, seolah-olah pekerja outsourcing ini buruh lepas. “Kami ini seolah diperdagangkan. Padahal pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan inti PLN,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini, para pekerja outsourcing meminta ketegasan PLN, untuk menerapkan nota pemeriksaan legal opinion dari Jamdatun tentang posisi tenaga pekerja outsourcing ini.

Semetara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Mandiri Rayon Landak, Mardatilah mengungkapkan, khusuanya PLN Rayon landak sebelumnya sudah membuat kesepakatan bersama DPRD Landak, agar pekerja outsourcing PLN tersebut diarahkan untuk menjadi karyawan tetap di anak perusahan PLN. 

"Namun sampai sekarang hal itu pun tak kunjung ditepati. Karena itu kita menagih janji," tegasnya.

Selain itu, dia juga menyayangkan sikap PT PLN, yang sampai saat ini terus merekrut tenaga baru. Sementara tenaga outsourcing ini seolah diabaikan. Padahal, kata dia, tenaga outsourcing sudah puluhan tahun bekerja di PLN Wilayah Kalbar.

"Jika dilihat dari pengalaman kerja, tentu tenaga outsourcing ini tidak diragukan lagi kemampuannya sebagai pekerja lapangan," tutupnya. (abd/and)

Komentar