Daerah Diminta Tetapkan Status Tanggap Darurat

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 353

Daerah Diminta Tetapkan Status Tanggap Darurat
TERGENANG BANJIR – Banjir setinggi tiga meter yang menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi beberapa waktu lalu. BPBD Kalbar menegaskan kabupaten/kota yang terendam banjir agar segera menetapkan status tanggap darurat guna mem

Upaya Penanganan Pasca Bencana 


Kepala BPBD Kalbar, TTA Nyarong
Dengan tujuan agar penanganannya terkoordininasi dengan baik, cepat dan tanggap

PONTIANAK, SP – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, TTA Nyarong menegaskan agar kepala daerah di kabupaten/kota yang terjadi bencana, agar menetapkan status tanggap darurat banjir, puting beliung dan tanah longsor.

Menurutnya, penetapan status tersebut guna memudahkan koordinasi untuk penanganan bencana tersebut. Sejauh ini telah dilakukan upaya penanganan di sejumlah daerah yang terjadi bencana antara lain di Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. 

Selain itu, dilakukan juga di Kecamatan Kuala Behe, Menyuke dan Meranti Kabupaten Landak, dan beberapa kecamatan di Kabupaten Melawi.

"Dengan tujuan agar penanganannya terkoordininasi dengan baik, cepat dan tanggap," ujarnya, Minggu (1/10).

Dia menuturkan, pihaknya telah melaporkan kejadian dan kondisi bencana di Kalbar ke Pemerintah Pusat  melalui Kepala BNPB RI. Pempus juga telah memberikan bantuan dana yang bersumber dari APBN sebesar masing-masing Rp250 juta untuk Kabupaten Ketapang dan Landak.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga telah meminta bupati/wali kota se-Kalbar melalui BPBD masing-masing, untuk mengoptimalkan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk TNI dan Polri, termasuk tugas-tugas Satgas.

Pemprov Kalbar sendiri, kata dia, telah menetapkan status tanggap darurat pada bulan lalu.

"Pada tanggal 8 September 2017, Gubernur Kalbar telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor di Kalbar," pungkasnya.

Sementara itu, Pemprov Kalbar tengah mengupayakan penanganan pasca bencana di seluruh daerah yang terkena banjir. Upaya tersebut dengan menyiapkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar.

"Untuk langkah penanganan sejumlah daerah pasca banjir di daerah Ketapang, Landak, Sintang dan Kapuas Hulu, saat ini sedang dalam tahap pencairan dana tanggap darurat melalui mekanisme pergeseran anggaran biaya tidak terbuka kepada lembaga teknis terkait sebesar Rp1,5 miliar," ujar Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya pada penanganan kesehatan dan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut.

M Zeet menambahkan, bentuk upaya lainnya yakni dengan menurunkan tim reaksi cepat dan Road Accident Rescue (RAA), mendirikan pos kesehatan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten, pendistribusian obat-obatan dan Makan Pendukung Air Susu Ibu (MP-ASI), serta memberikan pendampingan kesehatan yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten.

"Bila sarana dan obat-obatan rusak akibat banjir, maka kita akan menginventarisir alat kesehatan dan obat-obat oleh kabupaten/kota, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi," paparnya.

Lebih lanjut, petugas yang berada di lapangan telah melakukukan penilaian tingkat kegawatdaruratan korban untuk korban luka ringan dan sedang. Saat ini sudah diberi pengobatan di pos kesehatan lapangan.

Akibat banjir di sejumlah daerah, lahan pertanian hingga rumah warga terendam banjir. Seperti yang terjadi di pemukiman warga bantaran Sungai Jelai, Kabupaten Ketapang. Ketinggian air mencapai hingga 2,5 meter.

Demikian pula dengan akses jalan, sehingga terjadi kesulitan dalam mendistribusikan bantuan terutama yang berada di daerah hilir, seperti di Sengkuang Merebung, Panangkalan Baru dan Tanjung Beringin.

Dengan kondisi tersebut, solusinya bantuan pemerintah didistribusikan melalui transportasi air.

Zeet mengatakan, sampai saat ini Pemprov terus memantau dan berusaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat guna meringankan beban mereka.

"Yang jelas, ini menjadi perhatian dari Pemprov Kalbar, dan kita akan terus melakukan langkah untuk penanganannya," pungkasnya. (umr/and)