RAPBD 2018 Pontianak Dibedah

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 414

RAPBD 2018 Pontianak Dibedah
PONTIANAK, SP - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak 2018 dibedah di depan publik. Sebagai pembahas, turut hadir perwakilan Kemendagri dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Sekaligus menyampaikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk perbaikan menyeluruh di Kota Pontianak.

"Kemudian kita pemerintah, perlu tingkat kepercayaan dari masyarakat. Itu harus terus dipupuk menjadi lebih baik dan lebih tinggi. Supaya masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan," ucapnya usai bedah RAPBD 2018 Pontianak di Balairung Keriang Bandong, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Selasa (3/10).

Dalam RAPBD 2018, bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan saluran tetap menjadi prioritas. Termasuk dengan pemukiman, dan pengentasan kemiskinan. Di Pontianak, angka kemiskinan masih sekitar lima persen.

"Angka kemiskinan kalau hitungan dari penduduk yang ada di Disdukcapil itu maka angka kemiskinan kita sekitar 5 persen. Tapi kalau penduduk yang ada di statistik, dia ada di 5,2 persen," jelasnya.

Dia mengatakan, angka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Midji berpendapat, harus ada perbaikan penghasilan orang miskin dan itu perlu menjadi prioritas. Oleh karena itu, beban orang miskin seperti untuk pembiayaan sekolah anak, dan kesehatan menjadi perhatian.

"Sehingga dalam APBD ada 15 ribu cadangan BPJS dan ada Rp1 miliaran untuk bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Kemudian kita punya hampir 300 ton beras cadangan pangan untuk mereka yang sewaktu-waktu ada hal yang perlu mendapat bantuan pangan beras," bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Hendro mengungkapkan bedah RAPBD Pontianak sudah kesekian kalinya digelar. Bedah anggaran dilakukan sebelum draf masuk ke DPRD. Hal itu dilakukan agar ketika ada masukan, draf masih bisa diperbaiki.

"Kali ini dari kegiatan, ada juga masukan baik dari audien maupun pembahas yang harus menjadi perhatian dari kita.  Ini akan kita sesuaikan nanti," ucapnya.

Lantaran waktu yang terbatas, Hendro mengatakan jika masih ada masukan, pihaknya siap menerima. Dia ingin apa yang dilakukan Pontianak, bisa jadi contoh bagi daerah lain di Kalbar. Sayangnya, dari 14 kabupaten kota yang diundang, hanya perwakilan dari Kabupaten Mempawah yang hadir.

"Masyarakat menuntut adanya transparansi, kita di Pontianak ingin  menjawab itu dari perencanaannya juga harus  transparan sampai penggunaan dan pelaksaan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebutkan APBD sulit terdeteksi korupsi. Adanya karakteristik  yang telah ditetapkan, mempersempit potensi korupsi untuk dilakukan.

"Sektor-sektor yang lebih berpotensi untuk korupsi, adalah sektor yang memiliki izin tidak jelas, yang hanya membutuhkan kertas sebagai surat izin," ucapnya.

Lain hal dengan sektor belanja daerah, APBD harus disusun melalui beberapa proses seperti perencanaan, proses belanja, lelang dan sebagainya. Banyaknya tahapan yang harus dilalui, membuat korupsi butuh waktu.

"Karena uang tidak bisa dengan mudah untuk didapat," jelasnya.

Selain itu, Adnan menambahkan bahwa sampai saat ini KPK telah menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dalam memberantas korupsi. Seperti melakukan operasi tanggap sebagai peringatan untuk para pejabat. (awa/bls)