Berkas Rektor IAIN Dilimpahkan ke Pengadilan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 322

Berkas Rektor IAIN Dilimpahkan ke Pengadilan
IAIN Pontianak
PONTIANAK, SP - Berkas perkara HS tersangka dugaan korupsi pengadaan meubelair untuk asrama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Pontianak. 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro mengatakan, pelimpahan itu setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan ulang. Dan kini kejaksaan tinggal menunggu pengadilan mengeluarkan jadwal persidangan.

"Sudah (dilimpahkan) dong. Kemarin berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Pontianak," kata Juliantoro, Rabu (4/10).

Juliantoro merupakan pejabat baru di Kejari Pontianak. Sebelumnya ia adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalbar. Setelah mendapat promosi menjadi Kasipidsus dia berkomitmen menyelesaikan kasus tipikor pengadaan meubelair ini. 

"Kami tetap komitmen menyelesaikan kasus ini. Walau dengan beberapa kekurangan yang ada. Seperti misalnya kita kekurangan jaksa. Tapi tetap komit," terangnya. 

Sebagaimana diketahui, pasca masuk di Kejari Pontianak, jaksa pidana khusus hanya menyisakan dua orang jaksa. Keduanya adalah jaksa perempuan. Sementara Rudi Astanto, Jaksa Pidsus sebelumnya dipromosikan sebagai Kasipidum Kejari Ketapang. 

Sebelumnya, muncul beberapa anggapan miring terhadap kinerja kejaksaan. Tahap dua yang dilakukan penyidik kepolisian dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka HS kepada kejaksaan prosesnya terkesan lamban. 

Bagaimana tidak. Tahap dua telah dilakukan pada 15 Agustus 2017, namun hingga satu bulan kemudian masih belum dilimpahkan ke pengadilan. 

"Prinsipnya kita Pidsus tidak menghalangi anggapan seperti itu, kita tunjukkan dengan kerja nyata. Kalau semua sudah siap tidak ada alasan untuk menahan kasusnya," jelasnya. 

Sebelum dilimpahkan, Juliantoro memang mengaku kembali mendalami kasus tersebut. Menurut dia, di dakwaan sementara, memang tidak disebutkan adanya aliran dana yang mengarah kepada tersangka. 

"Tapi sebagai kuasa pengguna anggaran, HS tidak membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP). Jadi fokusnya ke situ. Itu yang diperdalam," sebutnya. 

Penasihat hukum HS, Nasrudin Nasution membenarkan status hukum kliennya tersebut. Menurut dia, berkas perkaranya memang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pontianak. Dan kini tingga menunggu proses peradilan. 

Dia memastikan, terkait itu kliennya akan bersikap taat dalam menjalani segala proses hukum yang tengah dijalani. “Jadwal sidangnya mungkin dua minggu dari sekarang,” kata pria yang akrab disapa Kabang ini. (ang/and)