DPR RI Tinjau Kesiapan Pemprov Terapkan UU PPILN

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 184

DPR RI Tinjau Kesiapan Pemprov Terapkan UU PPILN
FOTO BERSAMA – Jajaran Pemprov Kalbar dan Timwas DPR RI, berfoto bersama usai berdiskusi masalah tenaga kerja di luar negeri, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (4/10). SP/Umar
PONTIANAK, SP – Tim Pengawas (Timwas) DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kalimantan Barat, Rabu (4/10) pagi. Kunker tersebut bagian dari proses penyempurnaan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang tengah dibahas di Senayan, Jakarta. 

Kunker yang dijadwalkan sampai besok ini, guna memperoleh gambaran kesiapan Pemprov Kalbar dalam melaksanakan sistem baru dalam penempatan TKI. Serta mengetahui perkembangan Layanan Terpadu Satu Atap/Pintu (LTSA/LTSP) yang sedang dibangun, serta pelaksanaan program desmigratif.

"Meneliti atau mencari fakta-fakta yang ada tentang kesiapan seandainya undang-undang ini diterapkan," ujar Ketua rombongan Timwas DPR RI, Adang Sudrajat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Dalam kunjungan itu, Timwas bertemu dengan Pemprov Kalbar dan instansi serta pihak terkait. Timwas DPR RI yang hadir antara lain Adang Sudrajat, Dave Akbarshah Fikarno, Andi Fauziah, Ayub Khan, Handayani, Saleh Partaonan Daulay, Muhammad Syafrudin, Muhammad Iqbal, Amelia Anggraini, Frans Agung MP Natamenggala, dan Masinton Passaribu.

Adang melanjutkan, selain untuk memperoleh gambaran, kunker Timwas sekaligus menyosialisasikan menyangkut hal-hal penting yang terkandung dalam revisi UU tersebut.

Perubahan-perubahan dalam UU tersebut menurutnya cukup signifikan. Keterlibatan pemerintah daerah, mulai dari desa sampai bupati, gubernur. Serta adanya keinginan untuk zero cost. 

“Tenaga Indonesia di luar negeri itu tidak dibebani dengan segala macam beban yang ada. Dan ini pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulangi itu," terang Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Dia memastikan, jika disahkan, maka UU ini akan melindungi setiap tenaga kerja. Mulai dari proses awal yakni perekrutan calon tenaga kerja, praktik percalonan sulit terjadi. Sebab didukung dengan adanya LTSP.

Upaya perlindungan lain, yakni ditempatkannya diplomat khusus yang menangani ketenagakerjaan di luar negeri.

"Ada negara yang memang padat TKI yang bekerja di sana, itu diharapkan ada diplomat khusus yang menangani tentang ketenagakerjaan. Selama ini statusnya itu bukan diplomat. Kalau bukan diplomat, dia tidak bisa masuk ke wilayah negara mereka," paparnya.

Revisi UU ini, terkandung pula bahwa Pemda mempunyai tanggung jawab besar mengurusi persoalan PPILN. Bahkan pemerintah di tingkat desa sekalipun, ikut bertanggung jawab.

Revisi UU 39/2004 diperkirakan selesai pada masa sidang DPR saat ini, Oktober 2017. UU itu sendiri, akan diberikan jeda waktu dalam pelaksanaannya.

"Biasanya dua tahun sebelum diberlakukan. Kan nanti ada sanksi-sanksi yang harus diterima kalau melanggar undang-undang," jelas Adang.

Saleh Partaonan Daulay menambahkan, aspek penting lainnya, bahwa UU ini akan mengatur kewenangan instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan, yakni antara BNP2TKI dengan Kemenaker.

"Alhamdulillah sudah selesai. Tadi malam semuanya ada. Dari Kementerian Tenaga Kerja ada, BNP2TKI ada, dari Menkumham ada, dari Kementerian Luar Negeri ada, lengkap. Jadi mereka sudah kita ajak bersama-sama berpikir objektif, bagaimana menyelesaikan ini," katanya.

Selain bertemu dengan pihak terkait, Timwas DPR RI akan meninjau LTSP di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau.

Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya mengharapkan, penyempurnaan UU 39/2004 ini bisa segera diundangkan. Sebagai pemerintah di daerah, pihaknya akan menjalankan setiap keputusan atau aturan yang telah disahkan. (umr/and)