Ombudsman dan Polemik Pilkades Antibar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 470

Ombudsman dan Polemik Pilkades Antibar
SERAHKAN BERKAS – Susanto bersama sejumlah warga menyerahkan berkas laporan kepada perwakilan Ombudsman Kalbar, Rabu (4/10). SP/Anugrah
PONTIANAK, SP – Sejumlah perwakilan warga Desa Antibar, Mempawah Hilir, mendatangi Kantor Ombudsman RI perwakilan Kalbar, Rabu (4/10). Kedatangan mereka bertujuan menyerahkan berkas pengaduan terkait belum dilantiknya Hatemon sebagai kepala desa pasca memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.

Penerima kuasa warga, Susanto menjelaskan, Panitia Pemilihan Kepala Desa harusnya segera menetapkan Hatemon sebagai kepala desa terpilih, selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemungutan suara. Namun sejak digelarnya Pilkades Mei 2017 silam hingga saat ini surat itu tak kunjung keluar.  

“Kami datang ke sini bertujuan menyerahkan berkas pengaduan dari calon kepala desa terpilih karena calon terpilih tersebut tidak kunjung dilantik,” kata Susanto.

Mereka juga telah mengkonfirmasi menyoal pelatikan kepada Pemerintah Daerah Mempawah, namun belakangan panitia pemilihan malah mengajukan surat untuk digelar pemilihan ulang. 

Susanto menilai, tidak ada yang salah dalam Pilkades Antibar yang digelar secara e-voting tersebut. Dari tahap pemungutan suara hingga bukti berita acara semua telah ditanda tangani oleh para saksi setiap calon.

“Sebelumnya memang terjadi gugatan karena adanya perbedaan daftar hadir dan print out jumlah suara. Namun saat itu semua saksi telah menyetujui hasilnya dengan adanya bukti tanda tangan,” ucapnya. 

Susanto menilai harusnya Pemda bisa bersikap tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga berharap, Ombudsman dengan segala kewenangannya dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah tersebut karena ada dugaan pelanggaran administrasi.

Selain itu Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait bukti surat pengajuan pemilihan ulang yang tertanggal 1 Agustus 2017 yang baru dikirim pada hari ini Rabu 04 Oktober 2017. 

“Dengan adanya surat ini kami akan melakukan langkah hukum dengan melayangkan gugatan ke PTUN Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Salah satu perwakilan warga yang juga merupakan saksi dari calon kepala desa, Hudi Sarman menyampaikan, terkait perbedaan antara daftar hadir dan daftar pemilih, maka yang digunakan adalah daftar pemilih yang terdapat pada mesin.

Selain itu Ia juga telah melakukan pelaporan kepada Pemdes yang selanjutnya diarahkan ke Sekda selaku panitia kabupaten, namun sampai hari ini belum ada panggilan. 

Sementara dari ketiga calon sudah mendapat panggilan, begitu juga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyahwaratan Desa (BPD).

"Arahan dari bupati, mereka diberi dua pilihan, yaitu pemilihan ulang atau dilantik. Namun, panitia tingkat desa justru melayangkan surat pemilihan ulang," katanya.

Dalam hal ini pihak Ombudsman telah melakukan penerimaan berkas pengaduan terlebih dahulu untuk dipelajari dan ditindaklanjuti lebih lanjut.

Seperti diketahui, pada pelaksanaan pilkades di Desa Antibar dengan dua TPS. di TPS 1 kandidat nomor 1 Hatemon mendapatkan suara 179, sementara kandidat nomor 2 Dendi Haryadi mendapatkan suara 207, kandidat nomor 3 Aspandi mendapatkan suara 120 dan kandidat nomor 4 Aryadi mendapatkan suara 837. Sementara TPS II kandidat nomor 1 mendapatkan suara 1004, kandidat nomor 2 mendapatkan suara 118, kandidat nomor 3 mendapatkan suara 198 suara, dan kandidat nomor 4 mendapatkan 271 suara.

Total suara dua TPS di antaranya kandidat nomor 1 memperoleh suara 1183, kandidat nomor 2 mendapat suara 325, kandidat nomor 3 mendapat suara 318 dan kandidat nomor 4 mendapat 1108 suara. Atas hasil ini dilakukan pengugatan oleh satu diantara kandidat karena dianggap terjadi 'penggelembungan suara' dan dilakukan audit internal oleh inspektorat daerah. (aan/ang)