Langganan SP 2

Sungai di Kalbar Dalam Kondisi Kritis

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 132

Sungai di Kalbar Dalam Kondisi Kritis
Ilustrasi
SAMBAS, SP – Sungai di Kalimantan Barat banyak yang tercemari limbah perusahaan, sawit, tambang atau penambangan emas liar tanpa izin (PETI). Akibatnya, warga tidak bisa menggunakan air sungai untuk berbagai kehidupan sehari-hari.

Contohnya sungai-sungai di Kabupaten Sambas. Warga Sambas, Nasir mengatakan, dirinya meyakini penyebab pencemaran dan keruhnya air adalah aktifitas PETI di hulu Sungai Teberau, anak Sungai Sambas.

"Dari dulu begini, setiap beberapa bulan pasti air keruh. Ini pasti ada kegiatan tambang ilegal di sana, di hulu Teberau," kata Nasir, sambil menunjuk hulu sungai.

Keyakinan Nasir ini dilandasi dengan perubahan air, paska dilakukan penggerebekan di lokasi tambang ilegal tersebut, oleh aparat hukum waktu dulu. Selanjutnya, sungai kembali jernih.

"Saya yakin mungkin dalam waktu dekat akan dirazia di sana, lalu air akan kembali normal. Tapi beberapa bulan kemudian akan keruh lagi, ini siklus yang sudah dihafal masyarakat di tepi sungai, tapi kondisi hari ini paling parah," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya ketika dikonfirmasi mengatakan, terdapat dua dugaan penyebab keruhnya air Sungai Sambas.

"Ada dua dugaan yang membuat air sungai kita keruh, yakni eksplorasi emas atau PETI dan kegiatan perusahaan perkebunan yang mengeruk tanah untuk pembuatan jalan kebun," ujarnya, Rabu (4/10).

Keruhnya air Sungai Sambas, karena lumpur yang terbawa arus bercampur dengan air sungai, hingga ke wilayah Sungai Sambas. "Jadi, ini adalah lumpur yang dibawa oleh arus sungai," sambungnya.

Pihaknya secara berkala melakukan pengujian terhadap kondisi air sungai secara berkala, didapati Sungai Sambas belum mengandungi polutan merkuri pada ambang batas berbahaya.

"Secara berkala pengujian terhadap air sungai kita lakukan di banyak titik dan diserahkan ke Baristan untuk mengetahui hasilnya. Sejauh ini kadar merkuri di Sungai Sambas masih jauh dibawah ambang batas berbahaya," jelasnya.

Meskipun demikian, koordinasi dengan instansi lainnya telah dilakukan, dalam hal penindakan dan penegakan hukum, agar kondisi Sungai Sambas segera membaik.

"Untuk penindakan kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian. Ini menjadi ranah mereka dalam hal penindakan secara hukum, kita sudah menyampaikan ini dan telah disambut baik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sambas, Anwari mengatakan, pihaknya telah turun langsung menyatroni lokasi yang diduga sumber pencemaran di hulu anak Sungai Teberau.

"Kami bersama warga Desa Lubuk Dagang dan pemerhati lingkungan beberapa hari lalu, didapati memang kondisi air sangat keruh dan kuning, ini adalah ciri dimana terdapat aktifitas PETI di sekitar wilayah tersebut," ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah segera mengambil tindakan agar pencemaran ini tidak semakin berlarut. Sebab, merugikan masyarakat pengguna air sungai, terlebih juga para nelayan tradisional yang mengandalkan air sungai sebagai sumber mata pencarian mereka.

“Menjaga sungai, mencegahnya dari pencemaran adalah sama juga dengan membantu dan menyelamatkan rakyat kita, dari keterpurukan akibat tidak bisa mengais rezeki," tuturnya.

Karenanya, pemerintah daerah mesti segera mengambil tindakan tegas bersama stakeholder terkait, agar segera ditanggulangi.

Namun disayangkan, Anwari beserta pemerhati lingkungan dan warga setempat, kesulitan masuk lebih jauh ke hulu Sungai Teberau, dikarenakan banyak pohon tumbang yang menutup akses melewati sungai.

Minta Dilaporkan

Tak hanya terjadi di Sambas, hal senada terjadi di Kapuas Hulu. Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan, pihaknya selama ini secara terus menerus melakukan imbauan kepada perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, agar memperhatikan limbah yang dihasilkan dari aktifitas perusahaan.

"Dalam membangun perkebunan sawit, perusahaan harus ramah lingkungan," katanya.

Pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang mencemari air di sungai maupun danau, karena akibat limbah tersebut sangat merusak ekosistem lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Bila ada aktifitas PETI dan Limbah Perkebunan Sawit yang mencemari sungai, laporkan segera kepada kami, nanti akan kami proses dan tindak lanjuti," katanya.

Terkait PETI, Imam mengatakan, belum lama ini pihaknya telah melakukan penangkapan di perbatasan Sintang-Kapuas Hulu. Aktifitas PETI mulai dari perhuluan sampai hilir Sungai Kapuas.

"Kedepan kami akan rutin melakukan razia terhadap PETI, kami juga minta masyarakat memberikan informasi kepada kami," pintanya.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengatakan, jika ada laporan dari masyarakat terkait pencemaran sungai yang diakibatkan oleh PETI dan limbah sawit, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan menurunkan Tim untuk melakukan pengecekan di lapangan.

"Kita maunya antara sawit dan usaha masyarakat sama-sama jalan. Jangan sampai sawit hidup, sementara ikan di sungai banyak yang mati," katanya.

Dikatakan Nasir, sesuai dengan aturan yang ada, perusahaan perkebunan sawit sebelum menjalankan usahanya, mereka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan, termasuk masalah Amdal dan Andalnya.

"Terkait PETI saya mengimbau masyarakat kita, agar meninggalkan pekerjaan itu. Sebab pekerjaan itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hidup dimasa depan," ungkapnya.

Sawit Cemari

Limbah perkebunan sawit juga mencemari sungai-sungai di Sanggau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), Basita Ginting mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengambilan sampel dan verifikasi ke lapangan, terhadap dua perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan pada 29 September 2017.

“Kita tindak tinggal diam ketika ada kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Sanggau. Untuk PT APS dan PT SABW, kita sudah lakukan verifikasi ke lapangan dan pengambilan sampel pada 29 September lalu,” katanya ditemui Suara Pemred di kantornya, Rabu (4/10).

Pengambilan sampel yang dilakukan tim teknis Amdal pada PT APS, dijelaskan Basita, dilakukan di tiga titik. Yakni, outlet IPAL dengan jenis sampel limbah cair, Sungai Engkaden dan Sungai Sekayu dengan jenis sampel air sungai.

Begitu juga pada PT SABW, pengambilan sampel juga dilakukan di titik-titik berbeda. Yakni di Hulu Sungai Lape, Hilir Sungai Lape dan Sungai Binjai. “Jenis sampel yang kita ambil air sungai,” terang Basita.

Kemudian, dari hasil verifikasi pengelolaan lingkungan hidup pada PT APS, tidak ditemukan tanggul yang bocor pada kolam IPAL. Kondisi beberapa kolam IPAL kurang terpelihara, sehingga terjadi pendangkalan akibat penumpukan endapan lumpur. Pendangkalan tersebut mengakibatkan kurangnya waktu tinggal air limbah di kolam IPAL, sehingga mengganggu proses penguraian air limbah.

Menurut informasi, ketika terjadi hujan deras pada 28 September 2017, antara pukul 16.30-18.00 WIB. Akibat hujan tersebut, diduga menyebabkan terbawanya air dan endapan limbah, secara sesaat dalam jumlah besar dari kolam pembuangan akhir menuju badan air (Sungai Sekayu).

Sebelumnya, Komisi C DPRD Sanggau telah mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat mengambil tindakan tegas terhadap dua perusahaan di berada di Kecamatan Tayan Hulu, yakni PT Sasmita Bumi Wijaya (SABW) dan PT Agro Pelindo Sejahtera (APS). Pasalnya, dua perusahaan tersebut tidak taat terhadap dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

“Harus ada pertanggungjawaban secara hukum dari PT ASP dan PT SABW. Dinas LH yang merekomendasikan proses perizinan Amdal harus mengkaji kembali dan mengambil tindakan tegas. Dinas LH tidak boleh tinggal diam,” tegas Ketua Komisi C DPRD Sanggau, Acam kepada Suara Pemred, Selasa (3/10).

Menurutnya, pencemaran lingkungan itu akibar dari kelalaian perusahaan. Perusahaan tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak lingkungan yang akan timbul dan terjadi bilamana terjadi curah hujan yang tinggi misalnya. Ini menunjukkan proses pengkajian yang asal-asalan.

Persoalan itu juga menjadi sorotan anggota DPRD Sanggau lainnya. Menurut Konggo Tjintalong Tjondro, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengganti kerugian masyarakat sekitar akibat pencemaran tersebut.

“Perusahaan tersebut juga harus melakukan pemulihan terhadap lingkungan sekitar yang telah tercemar akibat limbah itu. Apalagi sungai yang tercemar itu dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mandi, mencuci dan sebagainya,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ada beberapa sanksi yang bisa dialamatkan kepada kedua perusahaan tersebut jika memang terbukti telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan. Mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha.

“Perusahaan bisa dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana atau tiga-tiganya. Untuk itu, dinas terkait perlu turun ke lapangan guna melakukan verifikasi. Untuk sanksi administrasi bisa berupa paksaan dari dinas terkait untuk membuat atau memperbaiki kolam pengolahan IPAL. Jika tidak dikerjakan, maka bekukan izinnya dan jika selama dibekukan tidak juga dipenuhi, ya cabut izinnya,” pungkas Konggo. 

Seperti diketahui, PT Agro Palindo Sakti (APS) yang beralamat di Desa Mandong, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau telah mencemari aliran Sungai Engkaden dan Sungai Sekayu, Desa Mandong dan pencemaran ini bukan kali pertama.

Sedangkan PT Sasmita Bumi Wijaya (SABW) yang beralamat di Desa Binjai dan Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau telah mencemari aliran Sungai Sengohik (Sengoret), Sungai Lape, Desa Binjai. (tim sp)