Sim Card Bakal Diregistrasi Sesuai KTP

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 387

Sim Card Bakal Diregistrasi Sesuai KTP
Ilustrasi. (Koko/SP)
PONTIANAK, SP – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mewacanakan aturan yang memberlakukan kepada setiap pengguna kartu telepon genggam, untuk meregistrasi sesuai dengan identitas KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Terkait akan diberlakukannya aturan bahwa kartu SIM ponsel harus didaftarkan pada Disdukcapil, berikut tanggapan warga Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Ican.

Ia menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, banyak kasus penipuan lewat media telekomunikasi, terutama media komunikasi seluler. Jadi, dengan adanya aturan tersebut, lebih memudahkan dalam proses pengusutan.

"Saya menyambut baik kebijakan tersebut, karena banyak kasus penipuan lewat HP. Kalau ada aturan itu, aparat bisa lebih mudah melacak pelaku," ujarnya, Kamis (5/10).

Menurutnya, pemerintah juga harus menyediakan software khusus, untuk memudahkan masyarakat dalam proses registrasi. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi, jika kebijakan tersebut diterapkan.

Hal berbeda disampaikan oleh warga Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Muniri Mustofa. Ia menyampaikan bahwa, aturan itu memberatkan masyarakat, karena kebijakan setiap provider selalu berubah, berkaitan dengan biaya komunikasi.

“Jadi, masyarakat pasti akan sering berganti kartu sim seluler, dan jika harus mendaftar dulu ke Disdukcapil, tentu akan merepotkan,” ujarnya.

Selain itu, bisa saja kebebasan dalam berkomunikasi ke depannya, bisa terbatasi dengan sendirinya. Setiap provider sudah punya mekanisme pencatatan identitas yang harusnya lebih disempurnakan.

"Ini aturan yang memberatkan masyarakat, seharusnya pemerintah membuat aturan dengan birokrasi yang mempermudah masyarakat, bukan malah memberatkan. Untuk komunikasi saja harus daftar dulu ke Disdukcapil, masyarakat akan bolak-balik hanya untuk mendaftarkan kartu sim," ujarnya.

Sudah Diinformasikan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Suparma menyampaikan, kebijakan itu sudah dia ketahui. Pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan internal. Jika sudah kebijakan pusat, mau tidak mau harus dikerjakan.

"Kalau kita lihat di grup WhatsApp, memang sudah diinformasikan masalah kartu prabayar itu. Untuk sementara sudah ada rapat koordinasi di tingkat pemerintah Kota Pontianak, sudah mengarah pada itu," ucapnya.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu instruksi pusat. Dari hasil pertemuan dengan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu, penilaian layanan publik juga menyangkut kebijakan tersebut. Malah dalam formulasi bersama Inspektorat Pontianak, kebijakan pemerintah kedepan sudah ke arah sana.

"Cuma karena kita pejabat di pemerintahan daerah, sementara masih melihat kebijakan dari Dukcapil Pusat, jadi perpaduan antara itu nanti. Tapi pada prinsipnya itu sudah sifatnya nasional, mau tidak mau dilaksanakan," katanya.

Sejumlah persiapan juga telah disiapkan. Sudah ada konsolidasi setiap bidang yang mengarah kepada perbaikan kinerja. Namun hingga kini, Disdukcapil Pontianak masih menanti kode etik, Tupoksi dan mekanisme yang mengatur itu.

"Mulai sekarang kita tunggu mekanisme sistem yang ada. Sementara ini kita sebenarnya sudah ke situ. De facto sudah, de jure yang dibutuhkan, kode etik atau aturan yang berkaitan dengan itu. Insyaallah kita tidak ada masalah. Kita siap," tegasnya.

Namun demikian, Suparma mengatakan bisa saja sementara hal ini disebut sebagai wacana.

"Sementara kita belum ada instruksi, tapi untungnya formulasi kita sudah mengarah ke sana, begitu jadi kita sudah siap," pungkasnya.

Kebijakan itu nantinya akan dipegang dua pihak di daerah, Dukcapil dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) sebagai pengawas. Namun demikian, Kadiskominfo Pontianak, Uray Indra mengungkapkan, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut yang didapat pihaknya.

"Instruksi belum ada, pemberitahuan juga. Kita masih menunggu instruksi untuk itu," pungkasnya.

Tetap Patuh

Sementara itu, Rina Dwi Noviani, Manager Corporate Communications Telkomsel Area Pamasuka mengatakan, terkait aturan yang digodok oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejauh ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait aturan tersebut.

"Kita belum menerima dokumen yang diberikan secara resmi, mengenai aturan yang dimaksud," ujarnya.

Namun, apabila ketentuan dari pemerintah mengenai aturan bagi pengguna selular wajid terdata di Catatan Sipil, Telkomsel tentunya akan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan tersebut.

"Sejauh ini dalam menjalankan aktivitas usaha, Telkomsel selalu patuh terhadap aturan yang berlaku," sebutnya.

Kemudan saat ditanya mengenai dampak dari aturan tersebut, salah satunya dari segi penjualan, disampaikan Rina, pihaknya belum dapat memberikan komentar. "Yang jelas kita akan patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah secara resmi," pungkasnya. (tim sp)