Dana Desa Rawan Penyimpangan, Sri: Pangkas Birokrasi

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 429

Dana Desa Rawan Penyimpangan, Sri: Pangkas Birokrasi
Aktivis Lembaga Gemawan, Sri Haryanti
PONTIANAK, SP - Aktivis Lembaga Gemawan Sri Haryanti menilai, terkait dugaan adanya fee proyek yang didapat pejabat dari kontraktor seharusnya tidak dibenarkan. Pejabat pemerintah atau panitia pengadaan sudah pasti memiliki gaji atas pekerjaannya.

Hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, bisa saja fee itu sebagai rasa terima kasih dari kontraktor pemenang tender tersebut. Dengan harapan ke depan, si pemenang tender akan mendapatkan proyek lagi. Kedua, jika itu "diminta" pejabat daerah, semestinya tidak diberikan dengan alasan apa pun.

"Kedua hal itu sama-sama merupakan pungutan liar atau pungli," kata Sri, kemarin.

 Dibilang sebagai pungli, karena ada unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai objek (pelaku) dengan cara meminta, bahkan memaksa seseorang membayar sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan.

"Yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain," jelasnya.

Walau sudah mengakar dan banyak terjadi di daerah lain, hal ini tidak pas disebut sebagai budaya. Budaya semestinya menyangkut hal-hal baik. Kata yang tepat, mungkin dibilang kebiasaan. Tapi tentu kebiasaan yang buruk ini tidak bisa terus dibiarkan.

Pengadaan barang dan jasa memang merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang rawan terjadi pungli tersebut. Untuk melakukan pencegahan, tentu bisa dilihat dulu dari akar masalahnya. Misalkan, terjadinya pungli ini karena berbelitnya alur atau proses birokrasi, sehingga menyebabkan panjangnya proses pengadaan barang dan jasa ini.

Oleh karena itu, harus dipangkas rantai birokrasi ini melalui reformasi birokrasi agar tidak panjang alurnya. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan. Yang penting dilakukan adalah harus diperkuat lagi pengawasannya, baik oleh internal maupun eksternal.

"Tetapi tetap pengawasan internal harus diperkuat, misalkan dengan optimalisasi peran pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui Inspektorat," ucapnya.

Sekarang juga sudah ada tim Sapu Bersih Pungli. Di mana salah satu tugasnya adalah melakukan perencanaan dalam pencegahan pungli. Selain itu juga tetap pengawasan dari eksternal diperlukan terutama dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan proyek tersebut. (bls/lis)

Komentar