Hakim Pengadilan di Kalbar Diminta Jujur

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 361

Hakim Pengadilan di Kalbar Diminta Jujur
Ilustrasi. (Koko/SP)
PONTIANAK, SP – Hakim sebagai aparat penegak hukum (APH), diminta bersikap adil ketika memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal itu terkait semakin banyaknya hakim ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir-akhir ini.

Menanggapi hal itu, Humas Pengadilan Negeri Pontianak, Sutarmo menegaskan, pihaknya sangat komitmen melakukan bersih-bersih internal. Hal itu guna mencegah terjadinya penyimpangan penyalahgunaan wewenang para hakim sebagai aparat penegak hukum.

"Setiap saat kita melakukan pembinaan itu. Ini (Senin kemarin) kita juga melakukan pembinaan. Pembinaan ini menyangkut tentang teknis, moral dan kode etik," kata Sutarmo, Senin (9/10) kemarin.

"Ini juga ada peringatan dari MA yang juga sudah dikeluarkan," tambahnya.

Dia berharap, para hakim di lembaga peradilan Negeri Pontianak, dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya, dan tidak terkontaminasi  dengan praktik ilegal.

"Kita semua berharap di Pontianak tidak terjadi seperti itu (OTT Ketua Pengadilan Tinggi Manado)," harapnya.

Menurutnya, semua para hakim telah diberikan peringatan, agar tak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, sederet hakim yang terkena OTT suap, itu merupakan bagian dari oknum saja.

Kepada masyarakat, Sutarmo menyakinkan hukum di Indonesia, sejatinya tidak ada yang bisa dibeli. "Tidak ada itu hukum dibeli. Kalau ada yang bilang hukum itu bisa dibeli, saya kira itu orang yang tidak paham saja," tegasnya. 

Soal penegakan hukum perkara korupsi yang ditangani PN Pontianak, Sutarmo juga menyatakan dengan tegas, pihaknya telah memberikan vonis terhadap para terdakwa dengan maksimal. Termasuk vonis terdakwa Zulfadhli yang satu tahun itu juga sudah dinilai sesuai.

"Siapa yang bilang ringan? Coba tanya yang dihukum. Itu makanya rasa adil itu harus melihat dari semua sisi, sosial justice, moral justice dan legal justice-nya," tegasnya.

Dia pun mengatakan, tidak ditahannya terdakwa juga bukan menjadi persoalan. Penahanan itu dilakukan apabila terdakwa tidak koperatif, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

Saat ini pula kata dia, perkara terdakwa juga belum dinyatakan inkrah. Terdakwa masih melakukan upaya hukum tingkat Kasasi, karena upaya banding yang dilakukan terdakwa atas vonis satu tahun itu ditolak pengadilan Tinggi Kalbar.

"Nanti kalau sudah inkrah, ya pasti ditahan. Sekarangkan masih kasasi," tutupnya.
Genahkan Peradilan

Herman Hofi Munawar, anggota DPRD Kota Pontianak mengatakan, ada beberapa hal yang harus digenahkan terkait sistem di peradilan. Pertama, soal lamanya proses pengadilan. Sering terjadi penundaan sidang. Jadwal yang ditentukan di pengadilan, sangat jarang tepat waktu. Bahkan sampai ditunda dengan alasan tidak jelas. Ini salah satu kendala untuk pengadilan yang cepat.

“Lamanya proses pengadilan bisa memberi ruang negosiasi dan sebagainya. Hal ini perlu untuk dilihat oleh Komisi Yudisial. Semangat peradilan cepat harus terus didorong untuk menjaga marwah hakim,” ujarnya.

Alasan peradilan lama, bisa saja dikatakan karena jumlah hakim yang kurang. Namun sebenarnya persoalannya bukan itu. Persoalannya, ada banyak hal yang tidak mendesak yang dilakukan oleh hakim. Misalnya, mengikuti undangan-undangan ke luar.

“Seharusnya hakim lebih mengutamakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di bumi. Mestinya dia lebih dulu mengutamakan jadwal persidangan yang ada. Tapi yang terjadi sekarang tidak demikian,” ujarnya.

Kedua, manusia memang cenderung menyimpang. Hanya saja, tentu itu bisa digenahkan. Selama manajemen peradilan tidak jelas, maka akan jadi masalah. Manajemen peradilan harus digenahkan dengan baik, mulai dari soal penjadwalan, prosedural, etika, harus dipegang aparat penegak hukum.

Pertemuan dengan pihak yang bersengketa di pengadilan tidak boleh dilakukan di luar jadwal persidangan. Ada banyak sekali yang menggoda di luar itu. Kemudian, soal putusan yang dianggap kurang rasa keadilan, kurang berpihak pada masyarakat sebenarnya ada dua aspek. Pertama, hakim malas untuk menggali. Hakim diberi kewenangan untuk menggali hukum.

“Dia tidak hanya terfokus apa yang disampaikan jaksa penuntut umum. Dia harus menggali sumber hukum apa yang akan digunakan,” ujarnya.

Kedua, jaksa penuntut umum pun, tidak bisa semata-mata hanya memakai apa yang diajukan penyidik. Peradilan dari hulu sampai ke persidangan harus terpadu.

Sementara itu, Budi Darmawan, Koordinator Komisi Yudisial (KY) Penghubung Kalbar mengatakan, setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan lembaga peradilan, dan lima hal ini sesungguhnya menjadi kelemahan di lembaga ini.
Pertama, perbaikan pelayanan belum dirasakan publik. Mendengarkan dan benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi publik adalah kunci kembalinya public trust kepada pengadilan.

Sementara ini faktanya, keadilan masih jauh dari harapan. Oknum aparat peradilan masih terus ada, birokrasi peradilan belum juga sepenuhnya melayani para pencari keadilan.

Kedua, praktik mafia peradilan benar belum tersentuh. Jangan menutup mata atau menyangkal terhadap keberadaannya. Sebab fakta yang terpampang di media terlalu jelas untuk ditolak.

“Bersikap defensif terhadap hal ini, berarti melindungi oknum yang selama ini terus menjadi penyakit di peradilan. Korps-nya para hakim ada pada 'nilai' dan bukan pada profesi semata,” ujarnya.

Ketiga, arah reform yang harus dievaluasi. Sudah 17 tahun berlalu, sejak tahun 1999 hingga saat ini. Lazimnya adalah waktu yang cukup, untuk kembali melihat sejauh mana reform telah dilakukan dan apa saja hasilnya.

“Jika dihubungkan dengan penilaian publik melalui para pencari keadilan serta kasus-kasus yang menodai profesi hakim, maka itulah indikasi kuat bahwa cara atau fokus reform pada peradilan kita, sudah saatnya untuk dievaluasi,” ujarnya.

Keempat, akuntabilitas peradilan adalah yang utama. Terlalu lama sudah kita selalu bicara tentang independensi. Maka sebagaimana ciri khas negara demokrasi berkembang, bahwa yang utama bukan hanya independen tetapi juga akuntabel.

Peradilan yang mempraktikkan akuntabilitas yang sebenarnya, diyakini akan lebih dipercaya publik dibanding peradilan yang selalu bersuara keras hanya untuk independensi.

Kelima, perubahan mendasar untuk kembalinya kepercayaan publik. Perbaikan yang dimulai dari atas akan sangat penting dijadikan contoh bagi seluruh individu di bawah. Sejatinya, peradilan kita tidak hanya butuh Sema/Perma dan berbagai instrumen lainnya. (tim sp)